Hasto Akui Bahas Hak Angket Gibran dengan PKS: Jadi Pemimpin Harus Konstitusional, Bukan karena Orang Tua

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui telah bertemu Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid untuk membahas aspirasi masyarakat tentang usulan hak angket ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Ya, kami memang bertemu, kami berdialog," kata Hasto saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Hasto menilai, langkah koreksi harus dilakukan ketika realitas wapres terdelegitimasi akibat syarat usia dan pendidikan.

"Yang paling penting adalah sebelum suatu proses politik ini dijalankan, realitas bahwa ketika seorang wakil presiden terdeligitimasi kepemimpinannya akibat syarat usia dan syarat ijazah, ternyata lahir dari intervensi kekuasaan, ini yang harus kita koreksi bersama-sama," ujar Hasto.

Hasto pun mempertanyakan identitas bangsa ini dengan adanya kasus Gibran. Apalagi, kata dia, Presiden ke-1 RI Sukarno (Bung Karno) memiliki cita-cita Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan membangun peradaban.

"Kalau kita, bagaimana identitas kebangsaan kita? Bagaimana identitas Indonesia Raya kita yang dicita-citakan oleh Bung Karno harus menguasai, harus membangun peradaban, harus mengedepankan etika dan moral. Tiba-tiba untuk usia dan juga untuk ijazah dilakukan intervensi kekuasaan seperti itu," ujar Hasto.

Atas dasar itu, Hasto menilai putusan MK menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa seorang pemimpin harus menempuh jalan konstitusional.

"Maka, inilah yang menjadi basis bagi kita semua untuk membangun kesadaran di tengah rakyat, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, jalan konstitusional itu harus dipenuhi, bukan jalan intervensi dari orang tuanya," kata Hasto.

Sebelumnya, Sekjen PKS M Kholid mengaku telah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik terkait aspirasi masyarakat tentang usulan pembentukan hak angket ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu komunikasi yang sudah dibangun yakni dengan PDIP. Kholid menyebut, partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri itu menyambut baik aspirasi tersebut.

"Terakhir komunikasi dengan sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait 'Ijazah Gate' ini," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, PKS akan terus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membahas usulan hak angket polemik ijazah Gibran ini.