BNPPDT dan KSP Petakan Program Prioritas Daerah Terpencil, Dorong Akses MBG hingga CKG 

JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) bersinergi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) menyiapkan langkah percepatan penanganan daerah terpencil dan perbatasan. Pemetaan wilayah prioritas serta penetapan program strategis dibahas intensif di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT, Nurdin menjelaskan, penanganan daerah terpencil diawali dengan pemetaan dan penyusunan kriteria untuk menentukan wilayah prioritas. Sehingga hasilnya menjadi dasar penyusunan rencana induk dan rencana aksi yang terintegrasi dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

“Untuk daerah terpencil, kita petakan terlebih dahulu, menentukan kriterianya, kemudian menetapkan prioritas. Dari prioritas tersebut, kita susun rencana induk penanganan yang terintegrasi dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” ujar Nurdin.

Dia menambahkan, percepatan penanganan daerah terpencil diarahkan untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi. BNPPDT mendorong sinergi lintas sektor agar upaya tersebut dapat direalisasikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Selain pembangunan infrastruktur, BNPPDT menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Salah satunya melalui penataan program pemberdayaan nelayan yang mencakup pendataan, pendampingan, serta pembinaan dan pengamanan selama aktivitas melaut.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapan warga di pulau-pulau kecil terluar dalam menghadapi cuaca ekstrem dan gelombang besar yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi serta akses transportasi.

Di kawasan perbatasan darat, BNPPDT menyiapkan program percontohan Membangun Kampung Papua Mandiri di Beranda Negeri sebagai salah satu program percepatan Kepala BNPPDT. Program ini menyasar tujuh kampung di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui penguatan konektivitas, pembangunan jembatan dan sumur bor, serta pengembangan pertanian melalui pencetakan sawah dan kebun.

Perwakilan Kantor Staf Presiden, Christopher Nugraha, menekankan pentingnya percepatan penyelarasan program prioritas nasional dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Ia mencontohkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sota yang telah dibangun, tetapi belum beroperasi, padahal sejumlah sekolah di sekitarnya berpotensi menjadi penerima manfaat.

“Kita juga bisa melihat bahwa di sekitar perbatasan Sota itu ada sejumlah sekolah. Harapannya, [program MBG] ini bisa menjadi dukungan kepada sekolah-sekolah, khususnya dalam peningkatan gizi murid-murid di sana,” ungkap Christopher.

Selain program MBG, Christopher mengusulkan penjajakan sinergi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di PLBN untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Menurutnya, keberadaan PLBN dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat perbatasan.

Dalam aspek ekonomi, Christopher menyoroti pentingnya pengembangan pasar rakyat melalui sinergi kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai PLBN juga berpotensi menjadi penggerak perdagangan, pariwisata, dan jasa di kawasan perbatasan.

“Banyak sekali mereka yang dari Malaysia, yang dari Sarawak itu melintas pergi ke Singkawang dan ke Pontianak untuk berwisata, menginap, dan makan kuliner. Inilah salah satu contoh bagaimana PLBN kemudian menjadi pengungkit, penggerak, dan juga memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berdampak,” katanya.

Melalui audiensi ini, BNPPDT mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan serta mengatasi keterbatasan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.