BNPB: 17.942 Hektare Karhutla Belum Padam, Kalteng Prioritas Penanganan

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai sekitar 25.409 hektare hingga 24 Oktober 2026. Dari total tersebut, 17.942 hektare masih belum padam.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan berdasarkan pemantauan melalui sistem informasi geografis hingga Sabtu (24/10/2026) pukul 15.00 WIB, terdapat 13.910 titik panas di berbagai wilayah.

"Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan pemantauan," kata Berton dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/10/2026).

Kalimantan Tengah masih menjadi prioritas utama penanganan karhutla. Wilayah tersebut mencatat 8.049 titik panas dengan luas terbakar mencapai 13.944 hektare. Sekitar 11.786 hektare di antaranya masih belum padam.

Dibandingkan hari sebelumnya, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah turun sekitar 52 persen. Luas area yang masih belum padam juga berkurang sekitar 43 persen.

"Meski menunjukkan penurunan, pemadaman dan pendinginan harus terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa, khususnya di lahan gambut," ujar Berton.

Selain Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat juga menjadi perhatian BNPB. Di Sumatera Selatan tercatat 1.335 titik panas dengan luas terbakar 3.429 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.472 hektare masih belum padam.

Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 1.137 titik panas dengan luas terbakar 2.500 hektare. Sekitar 1.547 hektare di antaranya masih belum padam.

"Kedua provinsi tersebut tetap memerlukan pemantauan dan penanganan intensif," katanya.

Di Kalimantan Selatan, tercatat 362 titik panas dengan luas terbakar 526 hektare. Sekitar 317 hektare masih belum padam. Adapun Papua Selatan mencatat 487 titik panas dengan luas terbakar 310 hektare, dengan sekitar 117 hektare masih belum padam.

Selain itu, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara juga masih memiliki titik panas dan area kebakaran.

Berton menjelaskan, penurunan jumlah titik panas tidak selalu berarti luas kebakaran ikut berkurang. Karena itu, evaluasi penanganan harus mempertimbangkan jumlah titik panas, luas area terbakar, serta luas lahan yang masih belum padam secara bersamaan.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau perkembangan karhutla berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan penanganan di lapangan. Upaya pemadaman dilakukan melalui pengerahan personel gabungan, pemadaman darat, helikopter water bombing, pesawat patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca sesuai kondisi atmosfer.

Khusus di lahan gambut, pemadaman darat dan pembasahan berulang tetap penting karena api dapat membara di bawah permukaan tanah.

"Oleh karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan titik panas, tetapi juga dari berkurangnya luas kebakaran yang belum padam dan tidak munculnya kembali titik api," ujarnya.

BNPB juga melakukan reposisi armada udara antardaerah berdasarkan kebutuhan operasi dan kondisi lapangan. Langkah tersebut tetap mempertimbangkan kecukupan dukungan di wilayah asal serta keselamatan penerbangan.

Masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan kemunculan api kepada petugas serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

"BNPB bersama seluruh unsur penanganan akan terus memprioritaskan wilayah yang masih memiliki kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan mencegah kebakaran berulang," pungkasnya.