Ichsanuddin Noorsy Kritik Ketergantungan Investasi Asing, Singgung Kedaulatan Ekonomi RI

JAKARTA, iNews.id - Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing dan menyoroti kaitannya dengan kedaulatan ekonomi nasional. Dia menyinggung peran lembaga keuangan global, termasuk MSCI, serta hubungan antara kepentingan negara Barat dan korporasi dalam memengaruhi perekonomian negara lain.

Pernyataan itu disampaikan Noorsy dalam talk show Rakyat Bersuara bertajuk “730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan” di iNews TV, Selasa (20/10/2026).

Dalam pembahasannya, Noorsy menyinggung MSCI dan mengaitkannya dengan upaya menahan proses dedolarisasi. Dia juga menyoroti pelemahan nilai mata uang yang dinilainya perlu dilihat dari sisi kepentingan yang lebih luas.

"MSCI itu bagian dari upaya menahan dedolarisasi," ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Noorsy kemudian mempertanyakan pihak yang diuntungkan atau berperan di balik pelemahan nilai mata uang.

"Saat bicara nilai uang terus jatuh, Anda sedang dijatuhkan. Pertanyaannya, siapa yang menjatuhkan," katanya.

Dia juga menyampaikan kritik terhadap pengaruh investor dan korporasi asing di Indonesia. Dalam pandangannya, kepentingan negara-negara Barat dapat berjalan beriringan dengan kepentingan perusahaan besar untuk memasuki pasar negara lain.

"Indonesia dikerjai Amerika. Pemegang saham MSCI itu Vanguard dan Blackrock. Keduanya investor juga. Dalam metodologi berpikir saya, negara barat akan bekerja sama dengan korporasi untuk masuk ke sebuah negara. Itu riwayat lama seperti Belanda dengan VOC. Itu riwayat kemarin yang ditunjukkan Donald Trump pada 22 Mei 2026, kunjungan ke Beijing diikuti dengan seperangkat CEO," katanya.

Noorsy menilai negara dan korporasi tidak selalu bergerak secara terpisah ketika menjalankan kepentingan ekonomi di luar negeri.

"Artinya, dia tidak berdiri sendiri itu negara namun dengan korporasinya," katanya.

Meski mengkritik pengaruh investor global, Noorsy juga mengakui adanya persoalan di pasar modal Indonesia, terutama terkait transparansi dan koordinasi.

Dia turut menyoroti pentingnya melihat hubungan antara dinamika pasar modal dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Pernyataan Noorsy tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah ekonomi Indonesia setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait investasi dan kedaulatan ekonomi nasional.