Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8, Pemerintah Dorong Investasi China Masuk RI

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mendorong penguatan kemitraan strategis antara pelaku usaha Indonesia dan China. Langkah ini untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Forum Indonesia–China Digital City & Security Technology Application Forum digelar di Gedung RRI, Jakarta, Senin (21/9/2026). 

Pemerintah menilai investasi dari luar negeri menjadi salah satu sumber penguatan kapasitas ekonomi domestik. Hubungan investasi Indonesia dan China juga menjadi bagian dari kerja sama ekonomi kedua negara.

"Salah satu sumber investasi terbesar datang dari Tiongkok yang sudah 13 tahun berturut-turut menjadi penanam modal utama di Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen dari Bapak Presiden, tentu diperlukan investasi yang lebih banyak lagi dari dalam maupun luar negeri," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari dalam forum Indonesia–China Digital City & Security Technology Application Forum, di gedung RRI, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) yang menjembatani pertemuan tersebut menekankan pentingnya pembangunan kawasan perkotaan berbasis digital yang diikuti sistem perlindungan publik. Pendekatan tersebut dinilai diperlukan agar perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan penguatan keamanan masyarakat.

"Pengembangan kota digital harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan dan perlindungan publik. Melalui forum ini, kami berharap Indonesia dan Tiongkok dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, serta membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati.

FORMAS juga memperluas jejaring kemitraan dengan menggandeng sejumlah asosiasi bisnis asal China untuk menggelar sesi temu bisnis atau business matching secara berkala dengan korporasi dalam negeri.

Penyelenggara menyiapkan fasilitas pendampingan untuk membantu mengurai kendala teknis dan birokrasi yang kerap menjadi perhatian investor asing saat hendak menanamkan modal di Indonesia.

Langkah tersebut diarahkan agar pembahasan kerja sama bilateral dapat berlanjut menjadi proyek investasi, penguatan kapasitas industri, alih teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

"Formas ingin menjadi jembatan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret, investasi, alih teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia," lanjut Handojo.

Di sisi lain, pemerintah mengaitkan percepatan investasi dengan agenda transformasi nasional, termasuk penguatan pangan, energi, serta kualitas sumber daya manusia.

"Presiden bersama seluruh bangsa sedang melakukan transformasi dalam berbagai aspek, mulai dari swasembada pangan dan energi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan kesehatan. Program ini ditujukan agar masyarakat siap menyongsong peluang investasi sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani, nelayan, pengemudi ojek daring, dan profesi lainnya," kata Qodari.

Pemerintah juga menekankan penertiban regulasi perdagangan luar negeri untuk menjaga arus devisa dan mencegah praktik yang dinilai merugikan keuangan negara.

"Penegakan hukum dijalankan sangat tegas oleh Presiden terhadap penyimpangan yang merugikan kekayaan Indonesia. Praktik manipulasi seperti under-invoicing hingga transfer pricing semuanya diberhentikan agar tercipta kepastian berusaha yang sehat," ujar Qodari.

Qodari menyebut pembangunan pada dua tahun awal pemerintahan Prabowo Subianto menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan pada periode berikutnya. Dia mengaitkannya dengan target pembangunan Indonesia Emas 2045.

"Dua tahun ini Bapak Presiden telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, dan tiga tahun ke depan kita akan akselerasi dengan secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya. Mengingat tahun 2045 berjarak kurang dari 20 tahun, tindakan-tindakan besar harus diambil dari sekarang untuk menyelesaikan setiap masalah," urai Qodari.