Suahasil Beri Instruksi Khusus soal Pajak hingga Bea Cukai saat Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sejumlah instruksi kepada pejabat Eselon II Kementerian Keuangan yang baru dilantik. Dia meminta para pimpinan tinggi pratama memiliki cara berpikir strategis dan tidak hanya berkutat pada rutinitas operasional.

Arahan tersebut disampaikan kepada pejabat di sejumlah unit utama Kemenkeu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), hingga Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Secara ringkas, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Nanti dielaborasi lebih lanjut dalam berbagai macam kesempatan rapat dan juga oleh para pimpinan unit eselon satu masing-masing," ujar Suahasil dalam sambutannya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Suahasil meminta pejabat DJP tidak hanya mengejar target penerimaan. Dia ingin jajaran pajak mampu membaca kondisi perekonomian nasional dan memahami perilaku wajib pajak agar keputusan yang dihasilkan tepat.

"Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian di Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," tegas Suahasil.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga penerimaan negara secara aman dan berkelanjutan.

"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," lanjutnya.

Untuk pejabat DJBC, Suahasil meminta pengawasan kepabeanan dibuat semakin tajam dengan pendekatan berbasis risiko. Pencegahan juga diminta dilakukan sejak awal agar pelanggaran dapat ditekan.

"Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari bulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu," jelas Suahasil.

Selain pengawasan, dia mengingatkan fungsi Bea Cukai dalam mendukung penerimaan sekaligus membina dunia usaha, khususnya sektor yang berorientasi ekspor.

"Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor," tambahnya.

Kepada pejabat DJPb, Suahasil menekankan pentingnya pengelolaan kas negara secara presisi. Menurut dia, APBN harus mampu menjadi instrumen yang menggerakkan perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Untuk para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin Saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen khas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas harus semakin presisi, agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Suahasil memberikan pesan khusus kepada pejabat Sekretariat KSSK. Dia meminta sekretaris tidak hanya mengelola forum, tetapi aktif menggerakkan koordinasi antarpilar KSSK.Pilar tersebut meliputi Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam sejumlah rapat terakhir, unsur Danantara juga mulai dilibatkan.

"Untuk para pejabat di Sekretariat KSSK, saya ingin Saudara tidak hanya menjadi pengelola forum, tetapi Saudara harus menjadi penggerak koordinasi, koordinasi pilar KSSK, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan Republik ini, yaitu Danantara," ujar Suahasil.

Dia menekankan Sekretariat KSSK tidak cukup hanya menangani urusan teknis administrasi rapat. Koordinasi berkelanjutan harus dikawal, termasuk pemantauan risiko dan early warning system.Suahasil juga mengingatkan seluruh pejabat Eselon II agar tidak terjebak ego sektoral antarunit kerja. Sinergi lintas direktorat jenderal dinilai perlu diperkuat secara profesional.

“Saya percaya saudara-saudara mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan akan terus menjaga integritas, memelihara profesionalisme, bekerja dengan hati, karena pada akhirnya yang kita kelola bukan sekedar angka semata, bukan hanya sekedar angka di dalam APBN, bukan hanya sekedar target pajak di unit Direktorat Jenderal Pajak, bukan hanya sekedar target penerimaan di unit masing-masing, Bea Cukai dan tempat lain, namun yang kita kelola adalah harapan masyarakat Indonesia terhadap masa depan Indonesia yang seharusnya menjadi lebih baik," ujar Suahasil.