Pemerintah bakal Buka 2 Juta Hektare Lahan untuk Kebut Produksi Etanol

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap rencana penyediaan lahan seluas 1-2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol berbahan baku singkong, tebu, dan jagung. Lahan tersebut disiapkan untuk mengejar target bahan bakar etanol (E20) pada 2029.

Amran mengatakan pemerintah akan mengonsolidasikan penyediaan lahan bersama pemerintah daerah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar swasembada energi.

"Sekarang pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. InsyaAllah kita akan bangun pabriknya. Kita gerakan masif seluruh Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).

Amran menyebut 44 bupati telah menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Pemerintah juga menyiapkan dukungan awal berupa pengembangan lahan jagung seluas 1.000 hektare untuk setiap daerah yang mengikuti program.

"Untuk jagung, kami berikan bantuan bupati yang datang percobaan. Nanti kita lihat hasilnya 1.000 hektare satu bupati yang datang. Kita lihat jagungnya. Yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung. Begitu pula alat mesin pertanian kita berikan men-support," katanya.

Amran mengatakan pengembangan etanol diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penggunaan E50.Dia memperkirakan penerapan E50 bersama B50 berpotensi menghemat devisa hingga 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp500 triliun per tahun jika seluruh target terealisasi.

"Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar AS. Artinya kurang lebih Rp500 triliun per tahun kita hemat devisa kita," kata Amran.

Untuk mendukung produksi etanol, pemerintah menyiapkan skema pendanaan dengan porsi 30 persen berasal dari BUMN dan 70 persen dari pihak swasta.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta. Dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara," ungkap Amran.