Rusia-China Kalah Voting di DK PBB, Agenda Sanksi Iran Tetap Berlanjut
NEW YORK, iNews.id - Rusia dan China gagal menghentikan pembahasan mengenai pemberlakuan kembali sanksi internasional terhadap Iran di Dewan Keamanan (DK) PBB. Upaya kedua negara itu kandas setelah mayoritas anggota dewan mendukung agenda pembahasan sanksi tersebut.
Dalam pemungutan suara, sebanyak 11 negara mendukung agenda sementara, sementara dua negara menolak dan dua lainnya abstain. Hasil tersebut membuat agenda sanksi Iran tetap berlanjut meski Rusia dan China sebelumnya menentang keras langkah tersebut.
Rusia dan China menilai tidak ada dasar hukum untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran melalui mekanisme snapback dalam kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.
Diplomat Rusia menegaskan Resolusi 2231 yang mengesahkan JCPOA telah berakhir pada 18 Oktober 2025. Menurut Moskow, agenda non-proliferasi terkait Iran telah dihapus dari daftar masalah aktif DK PBB sejak tanggal tersebut.
Rusia juga menyatakan Komite Sanksi 1737 sudah tidak ada lagi sejak 2015 sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk kembali membahas kinerja komite tersebut.
"Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan terkait Iran yang telah diadopsi sebelumnya, mekanisme yang tercantum dalam Resolusi 2231, tidak diaktifkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan hukum dan prosedural," ujar diplomat Rusia, seperti dikutip Anadolu, Jumat (11/9/2026).
Moskow kemudian mendesak dilakukannya pemungutan suara prosedural untuk mencegah agenda mengenai Komite Sanksi 1737 dibahas dalam sidang DK PBB.
China turut mendukung posisi Rusia. Beijing menegaskan presidensi DK PBB tidak memiliki mandat untuk menyusun maupun menyampaikan laporan dalam jangka waktu 90 hari.
China juga memperingatkan negara-negara anggota DK PBB agar tidak mengambil tindakan sepihak dalam memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.
"Segelintir anggota, dengan mengabaikan perbedaan pendapat, bersikeras untuk memaksakan pemberlakuan kembali sanksi Dewan terhadap Iran dan menggelar pertemuan berdasarkan agenda yang telah dihapus," ujar perwakilan China.
Beijing menilai tindakan tersebut justru akan memperdalam perpecahan di dalam institusi PBB dan menghambat upaya penyelesaian politik terkait persoalan nuklir Iran.
Namun, posisi Rusia dan China berhadapan dengan negara-negara Barat. Inggris, Prancis dan Jerman menegaskan mekanisme snapback telah dimulai secara sah berdasarkan Resolusi 2231.
"Inggris, bersama Prancis dan Jerman, memulai mekanisme snapback sepenuhnya sesuai Resolusi Dewan Keamanan 2231," kata seorang diplomat Inggris.
Negara-negara Eropa tersebut beralasan langkah itu dilakukan karena Iran dinilai melakukan ketidakpatuhan signifikan terhadap JCPOA.
JCPOA merupakan kesepakatan pengendalian program nuklir Iran yang diteken Teheran bersama negara-negara anggota tetap DK PBB dan Jerman. Kesepakatan tersebut mengatur pembatasan aktivitas nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Salah satu ketentuan dalam kesepakatan tersebut adalah mekanisme snapback. Klausul itu memungkinkan sanksi PBB diberlakukan kembali apabila Iran dinilai melakukan pelanggaran terhadap JCPOA.
Iran kemudian dianggap melanggar kesepakatan setelah meningkatkan pengayaan uranium di atas ambang batas yang ditetapkan.
Teheran menyatakan langkah tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan pertama Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran.
Meski Rusia dan China menilai mekanisme snapback tidak lagi memiliki dasar hukum, voting di DK PBB menunjukkan upaya mereka untuk menghentikan agenda tersebut gagal.
Berdasarkan aturan DK PBB, pemungutan suara terkait prosedur tidak dapat digagalkan oleh hak veto anggota tetap. Agenda prosedural membutuhkan sedikitnya sembilan suara dukungan untuk disahkan.
Dengan hasil 11 suara mendukung, pembahasan mengenai sanksi Iran pun tetap berjalan, sekaligus memperlihatkan tajamnya perbedaan sikap antara Rusia-China dan negara-negara Barat di DK PBB.
