Pemulihan UMKM Terdampak Bencana hingga 2028, Partai Perindo Dorong Blueprint Ketahanan Ekonomi Nasional
JAKARTA, iNews.id - Bencana yang terjadi di berbagai daerah tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu keberlangsungan usaha dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, pemulihan UMKM pascabencana dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional, bukan hanya respons sementara di wilayah yang baru terdampak.
Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam program pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lebih dari 498 ribu UMKM di tiga provinsi tersebut terdampak bencana dan pemerintah menyiapkan program rehabilitasi ekonomi secara bertahap hingga 2028.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang agenda pemulihan hingga 2028. Menurut dia, pola tersebut penting karena pemulihan ekonomi pascabencana tidak dapat diselesaikan melalui intervensi yang bersifat sesaat.
Prihatin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, DPR Dorong Perbaikan Biaya Pilkada hingga Besaran Gaji
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah yang menempatkan pemulihan UMKM terdampak bencana sebagai agenda jangka menengah hingga 2028. Pendekatan ini penting karena pemulihan ekonomi pascabencana memang tidak dapat diselesaikan dengan intervensi yang bersifat sesaat,” kata Ferry saat ditemui di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Program rehabilitasi ekonomi tersebut disiapkan dengan anggaran lebih dari Rp618 miliar pada 2026 untuk menyasar lebih dari 212 ribu UMKM, kemudian lebih dari Rp622 miliar pada 2027 bagi lebih dari 215 ribu UMKM dan lebih dari Rp21 miliar pada 2028 untuk lebih dari 11 ribu UMKM. Selain itu, pemerintah menyiapkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro berupa hibah tunai Rp3 juta per usaha mikro, dengan anggaran sekitar Rp600 miliar pada 2026 dan jumlah yang sama pada 2027.
Ferry menilai Banpres perlu diarahkan tidak hanya untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan awal setelah bencana, tetapi juga membuka akses agar usaha dapat kembali berjalan dan memiliki pasar. Menurut dia, bantuan akan lebih berdampak jika diikuti dukungan terhadap pemasaran produk UMKM sehingga pelaku usaha tidak berhenti pada menerima bantuan, tetapi mampu kembali menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Indikator Politik Bantah Dokumen Hasil Survei Juli 2026 terkait Capres hingga MBG: Bukan Rilis Resmi
“Banpres harus ditempatkan sebagai economic recovery capital, bukan sekadar bantuan konsumtif. Karena itu, bantuan tersebut perlu diikuti dengan pembukaan akses pasar bagi UMKM terdampak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk kembali menjual produknya, memulihkan pendapatan dan menggerakkan kembali ekonomi lokal," ujar jebolan Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Menurut Ferry, pendekatan tersebut juga membutuhkan basis data yang akurat agar intervensi pemerintah tidak menggunakan pola yang seragam untuk seluruh UMKM terdampak. Pemerintah sendiri menerapkan pendataan dan verifikasi berlapis melalui SAPA UMKM yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah, antara lain Dukcapil, SIKP, OJK, OSS dan BKN.
“Integrasi data melalui SAPA UMKM merupakan fondasi penting untuk membangun kebijakan yang evidence-based. Data seharusnya tidak berhenti sebagai instrumen verifikasi penerima, tetapi menjadi basis targeted intervention sesuai karakteristik, tingkat kerusakan, dan kebutuhan masing-masing usaha,” katanya.
Ferry mendorong pengalaman pemulihan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak berhenti sebagai kebijakan untuk tiga provinsi tersebut, tetapi dikembangkan menjadi kerangka yang dapat digunakan secara nasional. Menurut dia, kebutuhan tersebut penting mengingat persoalan pemulihan UMKM akibat bencana dapat muncul di berbagai daerah dengan karakteristik dan tingkat kerusakan yang berbeda.
“Pengalaman Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebaiknya dikembangkan menjadi national blueprint ketahanan UMKM terhadap bencana. Yang kita perlukan bukan hanya strategi bagaimana usaha pulih, tetapi juga bagaimana UMKM menjadi lebih resilien dan tidak kembali rentan ketika siklus intervensi pemerintah berakhir,” katanya.









