Tak Ada Ampun! Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi yang Terlibat Pembakaran Lahan

JAKARTA, iNews.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Izin perusahaan bahkan terancam dicabut jika ditemukan bukti keterlibatan.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendapat laporan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengenai dugaan modus perusahaan besar yang memanfaatkan petani atau masyarakat kecil untuk melakukan pembakaran lahan.

Laporan itu disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026). Herry menyebut Polda Riau telah menangani 33 laporan karhutla sepanjang 2026 dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 806,57 hektare.

"Dalam aspek penegakan hukum, sejak tahun 2025 sampai sekarang, kita sudah... kita melakukan pendekatan multi-door approach, sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang, 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar," ujar Herry.

Menurut Herry, hasil pemetaan menunjukkan karhutla di Riau berkaitan erat dengan aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

"Untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutla yang disebabkan, semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID itu zero Karhutla. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutla, semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja," katanya.

Sebagai upaya pencegahan, Polda Riau telah memasang 513 plang pengumuman di sejumlah lahan yang sebelumnya terbakar. Lahan tersebut dilarang kembali ditanami untuk mencegah terjadinya pembakaran berulang.

Dalam rapat tersebut, Herry juga mengungkap dugaan modus perusahaan besar yang memanfaatkan petani atau masyarakat kecil untuk melakukan pembakaran di area tertentu.

"Jadi, bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman. Karena ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," ujarnya.

Laporan itu membuat Prabowo meminta penjelasan lebih lanjut mengenai orang-orang yang ditemukan berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki lahan di kawasan tersebut.

"Ada berapa orang?" tanya Prabowo.

"Ada tiga orang pada tahun lalu Bapak," jawab Herry.

Prabowo kemudian meminta tiga orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pendalaman. Ia juga menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk ikut mendalami kasus tersebut.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita... kita dalami di sini," tegas Prabowo.

"Siap. Siap Bapak," jawab Kapolda Riau.

Prabowo juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dilibatkan dalam pendalaman kasus tersebut.

"Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya," ujarnya.

"Siap," jawab Herry.

Prabowo sebelumnya menegaskan aparat tidak boleh ragu menindak korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Polisi, kejaksaan, dan intelijen diminta melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi keterlibatan perusahaan.

"Kalau ada korporasi yang menyuruh itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut," tegas Prabowo.

"Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," sambungnya.