Purbaya-Bahlil Bahas Pembatasan Pertalite untuk Orang Kaya, Tegaskan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Purbaya-Bahlil Bahas Pembatasan Pertalite untuk Orang Kaya, Tegaskan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Berita Utama | inews | Selasa, 11 Agustus 2026 - 17:25
share

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pembatasan itu akan menyasar kelompok Desil 9 dan 10.

Hal ini disampaikan Purbaya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya mengatakan, pemerintah masih membahas kesiapan teknis dan sistem untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dia menegaskan, pembatasan Pertalite belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

"Mau tanya apa? Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuatir 9-10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sekarang kita lihat sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," kata Purbaya.

Purbaya belum memastikan kapan pembatasan Pertalite bagi kelompok Desil 9 dan 10 akan mulai diterapkan. Pemerintah masih menyempurnakan sistem sekaligus mempertimbangkan berbagai masukan teknis.

Sebelumnya, muncul wacana kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Januari mendatang. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah belum menetapkan tanggal pelaksanaan.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dilakukan untuk memastikan subsidi energi dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah tidak justru dinikmati kelompok masyarakat yang tidak membutuhkan subsidi.

"Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri. Seperti itu," kata Bahlil.

Topik Menarik