Presiden Iran Akui Mojtaba Sempat Tak Setuju Gencatan Senjata dengan AS 

TEHERAN, iNews.id - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei merupakan sumber kekuatan utama Iran di tengah situasi politik dan keamanan yang masih bergejolak. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Iran dalam rangka memperingati dua tahun masa jabatannya sebagai presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Pezeshkian juga mengakui komunikasi dengan Mojtaba Khamenei saat ini tidak berjalan mudah. Menurut dia, kondisi keamanan yang belum stabil membuat akses komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran itu harus dibatasi.

Meski demikian, Pezeshkian menegaskan dukungan Mojtaba Khamenei tetap menjadi faktor penting bagi persatuan dan kekuatan Iran. Dia menilai semakin terbuka para pejabat menyampaikan persoalan kepada Mojtaba, semakin mudah pula tercapai pemahaman bersama dalam mengambil keputusan penting.

Pezeshkian juga menggambarkan Mojtaba sebagai sosok yang luar biasa. Dia mengaku terkesan dengan etika, kerendahan hati, serta cara berpikir Mojtaba dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi negara.

Selain itu, Pezeshkian menuduh ada pihak-pihak yang sengaja berupaya menciptakan perpecahan di dalam negeri. Dia menyinggung munculnya isu yang menyebut dirinya berselisih dengan Mojtaba Khamenei terkait nota kesepahaman (MoU) gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani secara virtual pada 17 Juni lalu bersama Presiden Donald Trump.

Menurut Pezeshkian, kabar tersebut tidak benar. Dia menegaskan Mojtaba Khamenei secara terbuka mendukung MoU tersebut, meskipun pada tahap awal sempat menyampaikan tak setuju dengan isi kesepakatan.

MoU tersebut menandai dimulainya gencatan senjata selama 60 hari sekaligus pencabutan blokade maritim terhadap Iran sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan antara Teheran dan Washington.

Di sisi lain, Pezeshkian menilai tekanan terhadap Iran terus meningkat. Dia menuduh musuh-musuh Iran memanfaatkan sanksi ekonomi dan konfrontasi militer untuk memicu ketidakpuasan masyarakat serta mendorong aksi demonstrasi.

Karena itu, Pezeshkian menyebut masa kepemimpinannya sebagai periode paling berat sejak Revolusi Islam 1979. Menurutnya, pemerintah harus menghadapi tekanan dari luar negeri sekaligus menjaga stabilitas dan persatuan di dalam negeri.