Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Pastikan Tak Bebani APBN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan utang Kereta Cepat Whoosh akan diambil alih Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Special Mission Vehicle (SMV) atau badan usaha milik negara (BUMN) khusus di bawah Kemenkeu.

Purbaya menjelaskan, dengan skema tersebut nantinya tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski infrastrukturnya telah dikelola oleh pemerintah. Sebab, dana yang digunakan untuk membayar utang diambil lewat keuntungan oleh SMV, bukan bersumber dari APBN.

"Jadi walaupun dikelola oleh pemerintah tidak akan membebani APBN. SMV kan juga punya untung juga kan, sebagian kita biarkan ke situ (pelunasan utang whoosh). Kira-kira begitu gambaran kasarnya," kata Purbaya saat ditemui di Kemenkeu dikutip, Kamis (6/8/2026).

Purbaya menambahkan, pengambilalihan Kereta Cepat Whoosh dilakukan atas kepemilikan 60 persen saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai bagian dari konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Whoosh. Ditargetkan proses pengalihan saham dari PSBI ke SMV rampung pada pertengahan September mendatang.

PSBI merupakan konsorsium atau gabungan dari perusahaan pelat merah yang dahulu menggarap proyek kereta cepat. Beban utang yang membengkak itu pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan para BUMN anggota konsorsium.

Adapun komposisi kepemilikan PT PSBI terdiri dari, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memegang 51,37 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memiliki 39,12 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I dengan porsi 1,21 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan porsi 8,3 persen.

"Kan punya dia (saham PT PSBI) 60 persen, itu kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen masih ada yang lain, masih ada China. Konsorsium kasihkan saham punya dia ke saya. Itu punya kita semua nanti perusahaannya (PSBI)," kata Purbaya.

Sebagai informasi tambahan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan telah membengkak hingga 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116 triliun. 

Komposisi utang tersebut sekitar 75 persen merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen. Hal ini membuat konsorsium KCIC yang mayoritas dipegang oleh PT KAI perlu membayar bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.

SMV sendiri merupakan BUMN khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pembiayaan di luar fungsi fiskal utama. SMV terdiri dari beberapa PT dan lembaga, antara lain PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), PT SMF (Sarana Multigriya Financial), LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), serta LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).