Dedi Mulyadi Gelar Sayembara Rp50 Juta Tangkap Begal, Ini Reaksi Wamendagri

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons sayembara tangkap begal yang digelar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Bima menjelaskan, pihaknya mempersilakan masing-masing kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengatasi persoalan begal.

Namun, karena sayembara ini terkait pidana, dia meminta agar koordinasi dilakukan dengan aparat penegak hukum.

"Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya," kata Bima di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Bima mengungkapkan, pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menggencarkan patroli.

"Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan," ujar Bima.

"Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," sambung dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan syarat utama dalam sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Syarat ini diterapkan mencegah aksi main hakim sendiri. 

Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu memberikan syarat tegas. Hadiah hanya akan diberikan apabila pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian dalam kondisi utuh dan tanpa luka. 

"Sayembara ini sengaja dibuat untuk memicu warga agar lebih aktif dan peduli menjaga keamanan lingkungan. Namun, syaratnya jelas: hadiah hanya diberikan kepada warga yang menyerahkan pelaku ke polisi dalam keadaan mulus tanpa luka," ujar Dedi, Jumat (24/7/2026). 

Dedi mengatakan, alasan utama sayembara tangkap begal itu sebagai dorongan motivasi agar masyarakat kembali peduli dan aktif menjaga keamanan lingkungan. Fenomena maraknya aksi begal yang kian meresahkan warga di wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, menjadi pemicu utama di balik lahirnya kebijakan tersebut.