Raja-Raja Bali Datang ke Istana, Tagih Janji Prabowo Bangun Bandara Bali Utara

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah raja adat dan sultan dari Bali mendatangi Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kedatangan mereka untuk meminta Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembangunan bandara Bali Utara. 

Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengatakan masyarakat Bali Utara membutuhkan kepastian terkait kelanjutan proyek bandara. Menurut dia, hingga lebih dari satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, keputusan mengenai pembangunan bandara belum juga diterbitkan.

“Nyatanya, maaf, sudah satu setengah tahun beliau menjabat sebagai Presiden, niscaya belum turun keputusan beliau. Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu,” ujar Cokorda usai pertemuan.

Dia menegaskan, apabila pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek bandara Bali Utara, masyarakat berharap keputusan tersebut disampaikan secara terbuka. Kepastian dinilai jauh lebih baik dibandingkan membiarkan proyek menggantung tanpa kejelasan.

“Kenapa? Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau nggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok nggak ada wibawa (kami), nggak punya puri-puri ini gimana? Kan harga diri malu kita," ungkap Cokorda.

"Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun," sambung dia.

Menurut Cokorda, komitmen pembangunan bandara Bali Utara pernah disampaikan Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di kawasan lepas Pantai Kubutambahan sebagai pintu masuk baru ke Pulau Bali, mengingat selama ini Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai di wilayah selatan.

Dia menilai keberadaan bandara baru akan mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Dewata. Selama ini, aktivitas ekonomi dan pembangunan dinilai lebih banyak terpusat di Bali Selatan, sementara Bali Utara masih tertinggal, termasuk dari sisi kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Cokorda juga menegaskan pembangunan bandara Bali Utara tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyebut proyek sepenuhnya akan dibiayai investor swasta sehingga tidak membebani kondisi fiskal pemerintah.

“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN," papar dia.

"Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” kata Cokorda.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa, mengatakan kedatangan para raja, sultan, dan tokoh adat ke Istana merupakan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia berharap pemerintah segera mengambil keputusan agar pembangunan bandara Bali Utara dapat dimulai demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita datang untuk menagih janji, untuk itu kami dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang terdiri dari raja, sultan, para penerus, termasuk juga para ketua ketua lembaga adat yang berada di bawah raja, kesultanan, sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya Bapak Presiden,” ucap Mapparessa.