Kemendagri Raih Penghargaan PBB, Inovasi Sistem Keuangan Desa Diakui Dunia

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan Honourable Mention dari United Nations Public Service Forum (UNPSF) 2026. Penghargaan itu diberikan atas inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam kategori Transparent and Accountable Public Institutions to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Penghargaan tersebut menjadi salah satu agenda dalam pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kemendagri untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui inovasi. Siskeudes tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan desa yang berkelanjutan," ujar La Ode di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan apresiasi kepada Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penghargaan yang diraih melalui inovasi Siskeudes. Selain itu, penghargaan Honourable Mention juga diterima Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui inovasi MAGMA, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui inovasi Berdaya Srikandi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya kelompok rentan dan masyarakat pesisir.

Rini juga menyampaikan pemerintah akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berhasil menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, Kementerian PANRB meminta dukungan Kemendagri dan BPKP agar berbagai inovasi pelayanan publik yang telah terbukti berhasil dapat disosialisasikan dan direplikasi di daerah lain. Hingga kini, Kementerian PANRB telah menginventarisasi sekitar 1.000 inovasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Rini mengungkapkan pemerintah tengah mengembangkan layanan terintegrasi yang memungkinkan setiap bayi yang baru lahir secara otomatis memperoleh akta kelahiran sekaligus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Kemendagri, BPKP, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk apresiasi atas inovasi yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.