Cuan! Warga Bisa Jual Minyak Jelantah ke Kopdes Merah Putih

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk pengelolaan minyak jelantah dan sampah guna mendukung ekonomi hijau serta pengembangan energi terbarukan. Nantinya, minyak goreng bekas masak bisa dijual dan menghasilkan uang.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengembangkan berbagai program berbasis lingkungan yang melibatkan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

"Salah satu contohnya adalah bagaimana nanti minyak jelantah itu bisa dikumpulkan melalui koperasi, bisa melalui koperasi-koperasi desa kelurahan," katanya dalam acara Forum Ekonomi Hijau yang digelar di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ferry menjelaskan minyak jelantah yang terkumpul nantinya akan diproses dan dibeli oleh PT Pertamina Patra Niaga untuk dijadikan bahan bakar alternatif ramah lingkungan.

"Kemudian nanti jelantahnya itu digunakan diproses dibeli oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai bioavtur," ungkapnya.

Selain minyak jelantah, Ferry juga menyoroti peran koperasi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat di berbagai wilayah pedesaan.

"Sampah ini juga koperasi-koperasi bukan hanya koperasi desa kelurahan bisa menjadi alat untuk mengelola sampah dari unit komunitas dan masyarakat di desa-desa itu," lanjutnya.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian Koperasi juga menjalin kolaborasi dengan PT PLN dan PT Pertamina New & Renewable Energy untuk mengembangkan proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Ferry mengungkapkan, saat ini tengah dibangun proyek PLTS berkapasitas 0,5 megawatt di Batam. Proyek tersebut diharapkan menjadi model pengembangan energi bersih yang dapat direplikasi di wilayah lain.

"Itu merupakan contoh-contoh program yang bisa kita kembangkan bersama Kementerian Koperasi bersama pihak-pihak yang lain termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan BUMN," tutup Ferry.