Ketua KPK Sebut Makelar-Calo Tak Berkutik Tanpa Ordal: Mereka Tidak Sakti-Sakti Amat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membeberkan cara broker, calo, atau makelar proyek untuk masuk dalam proses pengadaan pemerintah. Menurutnya, para broker tidak memiliki kemampuan yang luar biasa.

Setyo menyebut, makelar hanya memanfaatkan informasi yang bocor dari orang dalam. Kebocoran informasi tersebut yang menjadi modal utama mereka untuk mengatur proses pengadaan.

“Sering saya sampaikan, mereka ini tidak sakti-sakti amat. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam. Kalau orang dalam sudah ngasih tahu, nanti buka buat pengadaan speknya ini, ini, ini, dirapikanlah," ucap Setyo dalam acara Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas, Rabu (17/6/2026). 

Karena itu, Setyo menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada perubahan sistem semata. Namun, yang utama justru pembangunan integritas aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini bertujuan agar berbagai inovasi digital benar-benar mampu menutup celah korupsi. Setyo berharap, dengan adanya program pembelajaran integritas berbasis e-learning yang diluncurkan KPK ini, dapat menjadi langkah memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan ASN.

“Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat yang sudah dikerjasamakan oleh kita semua ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat bisa diakali,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, KPK masih menemukan sejumlah kasus korupsi yang terjadi meskipun sistem pelayanan dan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara digital. Di mana dalam beberapa kasus yang ditangani, penyimpangan justru terjadi melalui celah yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu.

“Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya atau backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” ujarnya.

Salah satu contoh adalah sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang selama ini dianggap mampu menekan praktik korupsi. Namun ternyata masih bisa 'dipermainkan' oleh oknum.

Sehingga menurut Setyo, persoalan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada individu yang memiliki akses terhadap sistem tersebut.

“Misalkan e-katalog. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik, ditutup siang hari dibuka malam hari. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya,” katanya.