Kejagung: Dadan Hindayana Cs Raup Miliaran Per Hari!

JAKARTA, iNews.id  - Kejaksaan Agung (Kejagung)  menegaskan bahwa proses audit investigatif untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026 masih berjalan.

Meskipun mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, pihak kejaksaan belum merilis nominal pasti kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik rasuah tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa tim auditor dan penyidik masih mendalami seluruh manifes keuangan. "Masih dihitung, masih proses," ujar Syarief dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Konstruksi perkara melansir bahwa Dadan Hindayana cs diduga kuat menyalahgunakan wewenang secara terstruktur demi meloloskan yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan regulasi resmi, pengelolaan program MBG seharusnya diserahkan kepada yayasan independen yang melekat atau terafiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat agar penyalurannya tepat sasaran.

Namun pada realitasnya, banyak SPPG yang ditunjuk secara sepihak murni karena memiliki kedekatan korporasi atau afiliasi dengan para petinggi BGN tersebut. Syarief menegaskan bahwa yayasan-yayasan titipan ini sejatinya tidak memiliki izin legal maupun kompetensi untuk menjadi mitra program. Penunjukan ilegal tersebut dipaksakan melalui intervensi sistem verifikasi, yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya kebocoran anggaran negara berskala besar.

"Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," ujar Syarief. 

Ia menjelaskan aksi itu dilakukan Dadan bersama dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, yayasan yang terafiliasi dengan para pelaku menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," ujarnya. 

Selain itu, kata Syarief, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di lembaga BGN. 

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” ucap Syarief. 

Menurutnya, mereka melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujarnya.

Adapun beberapa temuan pengadaan pada BGN yang tidak sesuai;

1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun.

2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

4. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. 

“Bahwa para tersangka tersebut dilakukan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tutupnya.