Bimtek di Bogor, Direktur Pol PP Kemendagri Minta Satpol PP Harus Berwibawa dan Humanis

BOGOR, iNews.id – Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Satpol PP Batch 2. 

Kegiatan yang digelar di Pusdiklat JISS Indonesia, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, kualitas, serta profesionalisme aparatur penegak peraturan daerah (Perda).

Mengusung tema “Membangun SDM Satpol PP yang Berkualitas, Profesional, dan Humanis”, agenda rutin ini dibuka langsung oleh Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri dengan dihadiri oleh jajaran pejabat teras Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Sri Handoko mengatakan, tantangan tugas yang dihadapi Satpol PP saat ini jauh lebih kompleks. Hal tersebut dipicu oleh dinamisnya kondisi sosial, keterbukaan informasi yang masif, serta tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja dan pelayanan aparat pemerintah di lapangan.

Pihak Kemendagri juga menyoroti bagaimana aktivitas penegakan Perda di era digital saat ini sangat mudah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Oleh sebab itu, setiap anggota Satpol PP di daerah dituntut mutlak menguasai pendekatan persuasif agar tidak memicu gesekan di masyarakat.

“Profesionalisme Satpol PP tidak hanya diukur dari ketegasan dalam menegakkan Peraturan Daerah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pendekatan yang humanis, komunikasi yang efektif, serta sikap yang mencerminkan kehadiran negara sebagai pelindung dan pelayan masyarakat,” ungkap Sri Handoko dalam keterangan resminya, Senin (25/5/2026). 

Guna merealisasikan target tersebut, lewat Bimtek Batch 2 ini para peserta tidak hanya digembleng soal aspek teknis penegakan hukum daerah semata. Mereka juga dibekali materi krusial lainnya seperti kemampuan komunikasi publik, teknik negosiasi dan mediasi, pemahaman psikologi massa, hingga kemampuan analisis taktis situasi lapangan.

Lebih lanjut, materi penguatan berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi poin yang ditekankan secara ketat oleh instruktur. Anggota Satpol PP daerah dibekali formula mutakhir mengenai deteksi dini dan cegah dini guna meredam potensi gangguan ketenteraman batin serta ketertiban umum di wilayahnya masing-masing sebelum terlanjur membesar.

Sri Handoko kembali menegaskan bahwa kunci keberhasilan Satpol PP masa kini terletak pada keseimbangan yang presisi antara wewenang penegakan hukum hukum daerah dan ketulusan pelayanan publik.

“Satpol PP harus mampu tampil sebagai aparat penegak Perda yang tegas namun tidak kasar, berwibawa tanpa menakutkan, serta hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” katanya.

Melalui program pelatihan berkala ini, Kemendagri berharap korps praja wibawa di seluruh penjuru Indonesia dapat tumbuh menjadi institusi yang adaptif dan humanis. Perubahan paradigma ini diharapkan mampu mengikis stigma negatif lama sekaligus mempertebal kepercayaan publik dalam mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang kondusif di daerah.