Timwas Haji DPR Tinjau Layanan Kesehatan Jemaah, Temukan Kendala Pasokan Obat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR 2026 Cucun Ahmad Syamsurijal menemukan sejumlah kendala dalam ketersediaan dan distribusi obat di sejumlah satelit kesehatan jemaah. Kendala itu ditemukan saat Timwas Haji DPR melakukan peninjauan di Snood Mawteen Hotel Sektor 8, Makkah, Arab Saudi, Kamis (21/5/2026).

Cucun mengatakan, Indonesia masih dapat membuka satelit kesehatan di setiap pemondokan jemaah di tengah ketatnya regulasi pemerintah Arab Saudi. Dalam satu sektor, terdapat hingga empat satelit kesehatan yang berfungsi sebagai fasilitas penanganan awal sebelum jemaah dirujuk ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Aziziyah.

“Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa membuka satelit-satelit kesehatan di setiap pemondokan. Ini menjadi penanganan awal kegawatdaruratan sebelum jemaah dibawa ke KKHI,” ujar Cucun dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Dia menuturkan, layanan kesehatan haji tahun ini juga diperkuat melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit swasta di Arab Saudi, termasuk Saudi German Hospital serta beberapa rumah sakit lain di wilayah Makkah dan Madinah. Menurutnya, pola layanan tersebut mempercepat penanganan jemaah yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium maupun rontgen.

Namun demikian, dia mengatakan Timwas Haji DPR menemukan adanya kendala pasokan dan distribusi obat di sejumlah satelit kesehatan. Persoalan itu muncul lantaran pengelolaan Pusat Kesehatan Haji saat ini masih berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga proses distribusi logistik kesehatan belum sepenuhnya optimal.

“Masih ada sedikit kendala terkait ketersediaan obat dan distribusinya ke setiap sektor maupun satelit kesehatan,” ungkap Cucun.

Apalagi, kata Cucun, sebagian tenaga medis yang bertugas di satelit kesehatan berasal dari dokter kloter daerah yang hanya membawa persediaan obat terbatas untuk kebutuhan kelompok terbang masing-masing. Akibatnya, distribusi kebutuhan obat tambahan di sektor tertentu kerap terlambat.

“Dokter-dokter kloter ini kan melekat dengan jamaah dari daerahnya. Mereka tidak membawa stok obat dalam jumlah besar, hanya untuk kebutuhan kloternya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini menyampaikan temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, terutama setelah pengelolaan kesehatan haji direncanakan berpindah ke Kemenhaj. Dia mendorong agar sistem distribusi obat dan penataan tenaga kesehatan dapat lebih terintegrasi sehingga pelayanan kesehatan jamaah menjadi lebih maksimal.

Terlepas dari itu, Cucun mengapresiasi meningkatnya kesadaran jemaah terhadap pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Dia menyebut jemaah kini lebih rutin memeriksakan tekanan darah dan kondisi fisik di satelit kesehatan sektor.

“Jemaah yang terindikasi berisiko tinggi sekarang mulai menurun. Kesadaran untuk memeriksa kesehatan setiap hari juga semakin baik,” katanya.