Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: 3 Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61

Dr. Ariyo DP Irhamna
Pengajar Universitas Paramadina

TULISAN Anggito Abimanyu, “Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan”, mengangkat pertanyaan penting. Beliau menyebut pertumbuhan PDB Triwulan I-2026 sebesar 5,61 sebagai overshooting growth yang ditopang stimulus fiskal, momentum Ramadan-Idulfitri, THR, perluasan subsidi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggito juga menanggapi kritik INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS, serta mengakui ketiganya menggunakan data resmi BPS dalam analisis mereka. Namun, tanggapan beliau lebih menyoroti perlunya transparansi metodologi BPS, padahal substansi kritik ketiga lembaga tersebut berada pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Beberapa hal perlu diluruskan, dan beberapa lainnya justru lebih serius daripada yang beliau angkat.

Pertama, soal inventori, kerangka perbandingannya keliru.

Pak Anggito menulis perubahan inventori melonjak “dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun”. Padahal, data BPS (Tabel 4) menunjukkan bahwa dalam harga konstan, perubahan inventori Triwulan I-2025 sebesar Rp85,2 triliun, Triwulan IV-2025 Rp4,2 triliun, dan Triwulan I-2026 Rp104,0 triliun. Angka “Rp4 triliun ke Rp100 triliun” hanya cocok bila membandingkan Triwulan IV-2025 dengan Triwulan I-2026, yakni satu kuartal, bukan satu tahun. Perbandingan tahunan yang tepat adalah Rp85,2 triliun ke Rp104,0 triliun, atau naik sekitar 22.

Lonjakan inventori dalam satu kuartal tidak otomatis berarti demand weakness. Inventori bisa naik karena persiapan stok menjelang Ramadan-Idulfitri April 2026, ekspektasi permintaan, atau impor antisipatif. Tanpa data komplemen seperti penjualan ritel dan utilisasi kapasitas, lonjakan ke Rp104,0 triliun terlalu cepat disimpulkan sebagai pelemahan permintaan. BPS sendiri mencatat nilai tertinggi perubahan inventori sejak 2000 terjadi pada Triwulan III-2024 sebesar Rp106,9 triliun. Artinya, Triwulan I bukan periode yang secara historis menjadi puncak inventori.

Kedua, soal kontradiksi listrik dan manufaktur.

Pak Anggito mempertanyakan mengapa sektor pengadaan listrik dan gas terkontraksi 0,99, sementara manufaktur tumbuh 5,04. Data PLN dalam APBN Kita Maret 2026 menunjukkan volume penjualan listrik ke industri naik 6,6, bisnis 3,7, dan total 2,1. Hanya konsumsi rumah tangga yang turun 2,6. Secara fisik, aktivitas industri justru ekspansif.

Penjelasannya terletak pada base effect diskon tarif listrik 50 di Triwulan I-2025 yang mendorong konsumsi rumah tangga pada periode pembanding. Begitu diskon dicabut pada Triwulan I-2026, konsumsi rumah tangga kembali ke pola normal. Dengan demikian, kontradiksi yang dianggap janggal tersebut hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS.

Ketiga, underlying growth Triwulan I-2026 sebenarnya lebih lemah dari headline.

Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 YoY dan menyumbang 1,26 poin persentase terhadap headline growth, hampir seperempat dari angka 5,61. Akselerasi belanja tentu merupakan pilihan kebijakan yang sah. Namun, pertanyaan analitisnya terletak pada keberlanjutan. Bila kontribusi konsumsi pemerintah menyusut ke kisaran 0,3–0,5 poin persentase ketika ruang fiskal makin sempit, ditunjukkan oleh defisit primer Triwulan I yang melampaui pagu tahunan, maka headline growth bergerak ke kisaran 4,7–4,9.

Dengan koreksi 0,2 poin persentase untuk efek deflator akibat hilangnya diskon listrik 2025 dan 0,1 poin persentase untuk base effect pajak dari normalisasi Coretax, underlying growth Triwulan I-2026 berada di kisaran 4,4–4,6.

Secara kuartal ke kuartal, ekonomi Triwulan I-2026 juga terkontraksi 0,77. Pertumbuhan tahunan yang tinggi terutama disebabkan basis Triwulan I-2025 yang rendah, ketika konsumsi pemerintah terkontraksi 1,22 YoY. Karena itu, membaca angka 5,61 sebagai sinyal momentum penguatan ekonomi menjadi keliru. Momentum sebenarnya melambat, hanya saja basis tahun sebelumnya luar biasa lemah.

Keempat, kontradiksi yang lebih serius justru terjadi antara PMI dan PDB manufaktur.

PDB manufaktur Triwulan I-2026 tumbuh 5,04, tetapi PMI Manufaktur April 2026 berada di level 49,1 masuk zona kontraksi. PMI di bawah 50 berarti para manajer pembelian melaporkan penurunan aktivitas. Ini bukan persoalan akuntansi, melainkan indikator riil bahwa kondisi terkini sudah berbalik dibanding pertumbuhan Triwulan I. Jika Pak Anggito serius mempertanyakan keberlanjutan pertumbuhan, argumen ini justru paling kuat mendukung tesisnya, tetapi beliau melewatkannya.

Kelima, ongkos pertumbuhan.

Pertama, keseimbangan primer berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026, atau terjadi swing negatif Rp117,7 triliun dalam satu kuartal. Pola pemburukannya juga tidak linear. Defisit primer per 31 Januari 2026 masih Rp4,2 triliun, tetapi per 31 Maret sudah mencapai Rp95,8 triliun. Artinya, Februari dan Maret menambah defisit Rp91,6 triliun, didorong akselerasi MBG, THR Rp51,6 triliun, dan bantuan pangan Rp13,37 triliun.

Pembayaran bunga utang Triwulan I-2026 sekitar Rp144,3 triliun, naik 18,6 YoY dibanding Rp121,7 triliun pada Triwulan I-2025. Angka ini dihitung dari selisih defisit anggaran dan defisit primer dalam APBN Kita April 2026. Sebagai konteks, realisasi setahun penuh 2024 mencapai Rp488,4 triliun atau 14,5 total belanja negara berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Bank Indonesia (Tabel IV.2, publikasi terbaru BI).

Defisit primer Triwulan I-2026 sebesar Rp95,8 triliun bahkan sudah mencapai 106,8 dari pagu defisit primer setahun penuh APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun. Tiga kuartal tersisa praktis harus dibiayai sepenuhnya melalui utang baru, sementara bunga utang yang tumbuh 18,6 YoY akan terus mengikis pendapatan negara pada kuartal-kuartal mendatang.

Kedua, subsidi dan kompensasi Triwulan I-2026 mencapai Rp118,7 triliun, hampir empat kali lipat dibanding realisasi Rp32,4 triliun pada Triwulan I-2025. Padahal, pagu APBN setahun penuh hanya Rp266,5 triliun. Dengan harga Brent sekitar 108 dolar Amerika Serikat per barel, jauh di atas asumsi APBN 70 dolar AS per barel dan rupiah melemah lebih dari asumsi APBN 6,7, realisasi setahun penuh berisiko melampaui pagu.

Ketiga, rupiah menembus Rp17.605 per dolar AS pada 16 Mei 2026, melampaui asumsi APBN. Cadangan devisa juga turun tiga bulan berturut-turut, dari 151,9 miliar dolar AS pada akhir Februari menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret. Setiap pelemahan rupiah 1 menambah nilai utang luar negeri pemerintah dalam rupiah sekitar Rp35 triliun.

Keempat, depresiasi rupiah menggerus PDB per kapita Indonesia dalam dolar AS. Perkiraan PDB nominal 2026 sekitar Rp25.780 triliun (dihitung dari Q1 sebesar Rp6.187,2 triliun dengan asumsi kontribusi Q1 sebesar 24), dibagi populasi 282 juta menghasilkan PDB per kapita Rp91,4 juta. Pada kurs APBN Rp16.500 per dolar AS, nilainya setara 5.540 dolar AS. Namun pada kurs Rp17.605, nilainya turun menjadi sekitar 5.190 dolar AS.

Selisih 350 dolar AS per kapita tersebut hilang bukan karena Indonesia memproduksi lebih sedikit, melainkan karena rupiah terdepresiasi. Setiap pelemahan rupiah 1 mengurangi PDB per kapita sekitar 52 dolar AS, setara pertumbuhan riil per kapita selama setahun. Untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi (ambang Bank Dunia sekitar 14.005 dolar AS), sebagaimana visi Indonesia Emas 2045, depresiasi rupiah secara mekanis justru menjauhkan target tersebut.

Kelima, surplus perdagangan menyusut meski rupiah terus melemah. BPS dalam Berita Resmi Statistik Maret 2026 mencatat surplus dagang Januari–Maret 2026 sebesar USD5,55 miliar, turun dari 10,91 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025. Pemburukan 5,37 miliar dolar AS itu sebesar 95,5 berasal dari penyusutan surplus nonmigas, sementara hanya 4,5 berasal dari pelebaran defisit migas. Artinya, persoalan utamanya adalah ekspor nonmigas yang tidak tumbuh secepat impor.

Sektor industri pengolahan tumbuh 3,96 YoY, ditopang nikel dan turunannya yang melonjak 60,60 atau 1,23 miliar dolar AS. Sebaliknya, sektor pertambangan turun 11,17 karena batubara melemah 8,35, sedangkan pertanian turun 32,18 akibat anjloknya ekspor kopi.

Dekomposisi harga dan volume menunjukkan pola yang khas. Nilai ekspor nikel naik 60,60, sementara harga global hanya naik 12,8, sehingga volume diperkirakan meningkat sekitar 42, dampak nyata hilirisasi. Sebaliknya, nilai ekspor batubara turun 8,35 padahal harga global naik, yang berarti volume ekspor diperkirakan turun 20–26. Hal ini konsisten dengan penurunan impor batubara Tiongkok dari Indonesia sebesar 12,26 sepanjang 2025. Indonesia kini bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas.

Ketergantungan struktural pada komoditas menjadi titik kerentanan. Empat golongan utama hasil olahan komoditas (minyak nabati, bahan bakar mineral, besi-baja, dan nikel) menyumbang sekitar 39 total ekspor Januari–Maret 2026. Jika digabung dengan migas, pertambangan, dan pertanian, ketergantungan ekspor pada komoditas alam dan turunannya melampaui 50.

Sementara itu, pangsa industri pengolahan terhadap PDB justru menyusut dari 19,25 menjadi 19,07. Agenda hilirisasi memang menunjukkan hasil pada subsektor nikel, tetapi hilirisasi satu komoditas belum bisa disebut transformasi struktural. Tanpa diversifikasi ke manufaktur nonkomoditas seperti elektronik, mesin presisi, atau farmasi, Indonesia tetap rentan ketika siklus komoditas berbalik arah.

Di sisi impor, barang modal melonjak 24,02 menjadi 12,98 miliar dolar AS, terutama mesin dan peralatan mekanis. Sementara itu, bahan baku dan barang penolong naik 6,89 menjadi 43,17 miliar dolar AS. Investasi industri memang aktif, tetapi harus dibayar dengan devisa di muka, sementara pemulihan ekspor membutuhkan waktu.

Secara teori, pelemahan rupiah seharusnya memperbesar surplus perdagangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Permintaan impor Indonesia bersifat inelastis terhadap nilai tukar karena energi, barang modal, dan bahan baku tidak mudah disubstitusi dalam jangka pendek. Di sisi lain, ekspor Indonesia masih didominasi komoditas yang harganya ditentukan pasar global. Akibatnya, rupiah sudah membayar mahal harga depresiasi, tetapi neraca perdagangan tidak mendapatkan manfaatnya.

Keenam, NPL kredit pemilikan properti naik dari 3,08 pada Desember 2025 menjadi 3,24 pada Februari 2026, sementara PDB sektor real estat hanya tumbuh 3,54, terendah di sektor jasa. Sektor properti merupakan barometer kelas menengah, dan saat ini barometer tersebut sedang tertekan.

Lalu apa alternatifnya?

Jika tekanan kurs dan yield terus berlanjut, pemerintah berisiko mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) secara formal. Langkah ini berisiko ditangkap pasar sebagai pengakuan bahwa otoritas menilai pasar SBN membutuhkan intervensi setingkat krisis, terlepas dari niat preventifnya. Persepsi tersebut secara historis justru cenderung memperburuk reaksi investor, sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya pada 11 Mei 2026 yang memilih menahan aktivasi BSF karena pasar bond dinilai belum berada dalam kondisi krisis.

Alternatif yang lebih sustainable adalah memperbaiki kualitas belanja, bukan sekadar menambah amunisi stabilisasi.

Ada dua arah yang bisa ditempuh.

Pertama, mempercepat belanja modal yang baru terealisasi 12,5 dari pagu tahunan pada Triwulan I-2026 atau sebesar Rp35,4 triliun, padahal dampaknya terhadap kapasitas produksi dan pertumbuhan jangka menengah jauh lebih besar dibanding belanja barang yang sudah mencapai 15,7 pagu, termasuk Rp54,4 triliun untuk MBG.

Kedua, mereformasi subsidi BBM yang secara nominal masih lebih banyak dinikmati kelompok menengah dan atas, dengan mengalihkan sebagian alokasi ke bantuan langsung tunai bagi desil pendapatan terbawah sebagaimana preseden 2022.

Kedua langkah ini memang secara politik lebih sulit dan tidak akan menghasilkan headline growth 5,61 dalam tiga bulan. Namun, keduanya menjawab pertanyaan yang saat ini justru sedang diabaikan: apakah Indonesia mengejar pertumbuhan yang berkualitas atau sekadar berkuantitas?

Penutup

Jika judulnya “Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan”, maka fokus seharusnya bukan pada perbedaan tipis antara angka 5,61 dengan estimasi alternatif, melainkan pada siapa yang menanggung ongkos pertumbuhan tersebut.

Kelas menengah menghadapi penggerusan pendapatan riil akibat depresiasi rupiah. PDB per kapita dalam dolar AS makin menjauh dari target Indonesia Emas 2045 meskipun headline growth tetap berada di atas 5. Fiskal mengalami defisit primer yang sudah melampaui pagu tahunan hanya dalam satu kuartal, di tengah beban bunga utang yang tumbuh 18,6 YoY. Sektor properti menghadapi kenaikan NPL. Cadangan devisa terkuras untuk menjaga rupiah. Surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, sementara struktur ekspor masih bergantung pada komoditas dan hilirisasi tunggal di sektor nikel.

Enam vektor stres ini berlangsung bersamaan dan jauh lebih substantif dibanding perdebatan mengenai inventori dan listrik. Pertanyaan yang telah diangkat INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS layak diperdalam, bukan diperkecil. Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tingkat saat ini.