Pengamat Militer Bongkar Alasan KKB Selalu Serang Pekerja Proyek dan Guru di Papua 

JAKARTA, iNews.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus gencar melakukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Namun, dalam perspektif politik nasional, persoalan di Bumi Cenderawasih bukan lagi sekadar masalah gangguan keamanan konvensional, melainkan sudah menjadi arena perang perebutan legitimasi negara. 

Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai pembangunan masif yang dilakukan pemerintah pusat mulai dari Jalan Trans Papua, bandara perintis, hingga fasilitas sekolah adalah bukti konkret negara hadir. Namun, narasi negatif di tingkat lokal dan internasional kerap mengaburkan fakta tersebut. 

"Pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis," ujar Selamat Ginting di Jakarta, Senin (18/5/2026). 

Menurut Selamat, tantangan terbesar di Papua terletak pada faktor tata kelola politik lokal dan gangguan keamanan dari KKB. Ia membongkar alasan di balik brutalnya serangan KKB yang belakangan justru menyasar warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja infrastruktur. 

KKB menyadari jika infrastruktur dan pelayanan publik di Papua semakin maju, maka kepercayaan dan legitimasi masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia akan semakin kuat. 

"KKB memahami bahwa pembangunan infrastruktur akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan," katanya. 

Selamat mencontohkan beberapa tragedi memilukan seperti pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 lalu yang sedang membuka keterisolasian pedalaman, serta pembakaran sekolah dan pembunuhan pilot sipil baru-baru ini. 

"Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil," tuturnya.  

Menghadapi situasi ini, Selamat menilai peran TNI di Papua menjadi sangat strategis dan tidak bisa hanya dipandang dari kacamata operasi tempur semata. Melalui doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI menjalankan kombinasi pendekatan keamanan (hard approach) dan kesejahteraan (soft approach). 

Prajurit TNI di lapangan kini juga mengemban fungsi sosial, seperti mengajar anak-anak di pedalaman, memberikan pelayanan kesehatan, hingga membantu pembangunan gereja.

Evaluasi Dana Otsus

Meski dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan Jakarta sangat besar, Selamat menyayangkan manfaatnya yang belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.

Ketimpangan pendidikan dan ekonomi ini kerap digoreng oleh kelompok separatis sebagai bahan propaganda bahwa negara telah gagal. 

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk berani melakukan evaluasi total dan memperketat pengawasan aliran dana Otsus agar tidak habis di tingkat elite politik daerah saja. 

Untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen, Papua membutuhkan tiga kombinasi pendekatan sekaligus yakni, pembangunan infrastruktur yang merata, keamanan untuk menjamin pelayanan publik berjalan, dan keadilan sosial bagi masyarakat akar rumput. 

"Masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh operasi keamanan atau besarnya anggaran negara, tetapi oleh keberhasilan menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," kata Selamat.