Viral Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp700.000 per Pasang, Ini Penjelasan Mensos

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons viral pagu anggaran sepatu siswa Sekolah Rakyat Rp700.000 per pasang. Ia pun menjelaskan bahwa angka tersebut bukan harga pembelian rill melainkan batas maksimal.

Dia memastikan, seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan, melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif, dengan prinsip penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi sebagai dasar penetapan pemenang. 

“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, dikutip Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, penetapan pagu dilakukan melalui survei dan mekanisme yang berlaku, kemudian proses pengadaan dilakukan secara kompetitif. 

“Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan,” lanjutnya.

Pada tahun 2025, tercatat pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Setiap siswa menerima beberapa jenis sepatu untuk menunjang berbagai aktivitas, yaitu:

• Sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk aktivitas luar ruang
• Sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk kegiatan belajar di kelas
• Sepatu olahraga untuk aktivitas fisik
• Sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama

Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa biaya tambahan. Selain sepatu PDL dengan pagu anggaran Rp700.000 dan harga realisasi di bawahnya, terdapat jenis sepatu lain dengan harga lebih rendah, di kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000, sesuai jenis dan peruntukannya.

Gus Ipul menegaskan, dirinya bersama Agus Jabo serta seluruh jajaran Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan berada dalam pengawasan dan terbuka terhadap audit. Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan akan terdeteksi dan diproses secara hukum.

“Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” kata dia.

Sementara itu, ia menegaskan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu.
 
Sementara sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.

“Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” ucap Gus Ipul.