Pengamat Dorong Pemerintah Benahi Regulasi Kendaraan Listrik, Soroti Insentif agar Tepat Sasaran

JAKARTA, iNews.id - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang lebih menyeluruh dalam pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Pasalnya, hal ini dibutuhkan di tengah tekanan harga energi global, guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Agus mengatakan, dengan adanya insentif, pengeluaran energi untuk kendaraan listrik disebut hanya ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional (internal combustion engine/ICE) yang bisa mencapai jutaan rupiah.

“Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” ucap Agus dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menyoroit subsidi energi naik konsisten sejak 2020 sebesar Rp95,7 triliun hingga 2023 mencapai Rp159,6 triliun, terutama untuk BBM dan LPG. 

Pada 2024 angka tersebut kembali meningkat ke Rp203,4 triliun. Pada 2025, total subsidi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun, sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp210,06 triliun.

“Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” katanya.

Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, Agus juga menyoroti perlunya penyempurnaan skema insentif kendaraan listrik agar lebih tepat sasaran. 

Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengaitkan pembelian EV dengan mekanisme tukar tambah (trade-in) kendaraan lama berbahan bakar minyak.

Secara keseluruhan, dia menekankan bahwa kebijakan kendaraan listrik harus dirancang secara komprehensif.

“Tujuannya agar transisi energi tidak sekadar menambah jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” tuturnya.