Ini Alasan AS Pilih Pakistan Jadi Mediator Damai Konflik dengan Iran, bukan Turki

LONDON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkap alasan di balik penunjukan Pakistan sebagai mediator perdamaian dengan Iran. Padahal beberapa negara lain yang juga memiliki hubungan dekat dengan Iran, seperti Turki, menawarkan diri untuk memfasilitasi perundingan.

Keputusan ini diambil karena Pakistan dinilai lebih netral serta memiliki peluang lebih besar diterima oleh Teheran dalam proses negosiasi damai. Seperti diketahui, Pakistan juga memiliki hubungan dengan dekat dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Selain faktor netralitas, kedekatan geografis Pakistan sebagai negara tetangga Iran juga menjadi pertimbangan penting. Washington menilai posisi tersebut membuat Islamabad lebih memahami dinamika kawasan dan memiliki jalur komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah Iran dibandingkan Turki.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi senyap yang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mendorong tercapainya gencatan senjata. Di balik pernyataan kerasnya ke publik, pemerintahan Trump ternyata telah bekerja di balik layar selama beberapa pekan untuk menghentikan konflik.

Surat kabar Financial Times melaporkan, inisiatif gencatan senjata selama dua pekan sebagian besar didorong oleh Washington. Bahkan, Trump disebut sudah menginginkan penghentian konflik sejak 21 Maret, meski pada saat yang sama terus melontarkan ancaman keras terhadap Iran.

Keinginan tersebut muncul di tengah kekhawatiran akan lonjakan harga minyak dunia, terutama terkait potensi gangguan di Selat Hormuz. Selain itu, pejabat AS juga mengakui terkejut dengan daya tahan Iran menghadapi serangan bertubi-tubi dari AS dan sekutunya.

Pengumuman gencatan senjata sendiri disampaikan Trump pada Rabu (7/4/2026) malam, hanya satu jam sebelum batas waktu rencana serangan terhadap infrastruktur energi dan sipil Iran berakhir. Langkah ini sempat memicu spekulasi bahwa AS hanya menunda serangan, bukan benar-benar menghentikannya.

Dalam kesepakatan tersebut, Iran diminta membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas penghentian serangan selama dua pekan. Namun laporan ini bertolak belakang dengan narasi publik yang disampaikan Trump dan pejabat senior AS, yang sebelumnya mengklaim Iran memohon gencatan senjata dan menyebutnya sebagai kemenangan tanpa syarat.