Supplier MBG di Kendal Ngamuk Tuntut Tagihan Rp141 Juta Dibayarkan

KENDAL, iNews.id – Sejumlah supplier bahan makanan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mendatangi kantor dapur SPPG, Senin (6/4/2026) pagi. Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih pembayaran yang tertunggak hingga ratusan juta rupiah.

Para supplier mengaku belum menerima bayaran sejak Januari 2026, padahal pasokan bahan makanan seperti susu kemasan hingga daging ayam terus berjalan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Salah satu supplier susu kemasan, Faiqhudin, mengungkapkan kekecewaannya lantaran pihak pengelola koperasi yang bertanggung jawab atas pembayaran selalu berkelit. Nilai tagihan miliknya yang belum dibayarkan mencapai Rp141 juta. 

"Kami sudah berulang kali meminta pelunasan, tapi tidak ada jawaban pasti. Pihak koperasi yang mengelola pembayaran selalu beralasan dan tidak pernah membayar penuh. Selalu ada tunggakan yang menumpuk," ujar Faiqhudin di lokasi, Senin (6/4/2026). 

Menurutnya, nasib serupa juga dialami oleh supplier daging ayam dan bahan pokok lainnya dengan nilai kerugian mencapai puluhan juta rupiah per orang. 

Dapur SPPG Protomulyo sendiri dikelola oleh Yayasan Rodhotul Munawaroh Salsabila, namun urusan belanja dan pembayaran kepada pihak ketiga dilimpahkan sepenuhnya kepada Koperasi Mrakyat. 

Asisten Lapangan SPPG Protomulyo, Ahmad Munafarid, mengaku terkejut dengan kedatangan para supplier tersebut. Ia mengklaim tidak mengetahui persis kendala pembayaran di tingkat koperasi.

"Kami tidak tahu pasti soal keterlambatan itu. Sejauh yang kami tahu, anggaran dari pemerintah untuk program MBG ini selalu turun dan dibayarkan kepada pihak koperasi yang mengelola belanja bahan makanan," kata Ahmad Munafarid.

Respons BGN

Sengkarut pembayaran ini mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Korwil BGN Kendal, M. Faris Maulana, saat dihubungi terpisah menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah terlambat mencairkan anggaran. 

"Negara sudah membayarkan kewajibannya. Namun, diduga kuat dana tersebut ditahan oleh oknum mitra (koperasi)," kata Faris.