Menteri PU Ungkap Dampak Gempa M7,6 di Bitung Sulut, Kaca Kantor Pecah hingga Longsor

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan dampak gempa berkekuatan Magnitudo (M) 7,6 yang mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) dan sekitarnya. Dia menyebut kondisi infrastruktur strategis masih relatif terkendali, meski terdapat sejumlah titik yang terdampak.

Dody menuturkan, berdasarkan laporan awal dari jajaran internal kementerian, kondisi jalan dan jembatan di wilayah Minahasa Utara hingga Bitung untuk sementara masih dalam keadaan aman.

“Untuk Minahasa Utara dan Bitung, sementara ini jalan dan jembatan masih aman,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Namun demikian, dampak gempa cukup terasa di wilayah Maluku Utara, khususnya pada fasilitas perkantoran. Dia menyebut, seluruh kaca di kantor Balai Jalan Nasional di wilayah tersebut mengalami kerusakan.

Akibatnya, aktivitas pegawai untuk sementara dialihkan dengan skema kerja dari rumah (work from home/WFH), sambil terus memantau perkembangan situasi dan mengikuti arahan dari BMKG serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara itu, di Gorontalo dilaporkan terdapat beberapa ruas jalan yang terdampak serta kejadian longsor di sejumlah titik. Kementerian PU saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan.

“Kita sedang koordinasi dengan BPBD, BMKG, dan Basarnas untuk secepatnya menyelesaikan longsoran. Kalau ada jalan rusak atau jembatan putus, kita akan segera tangani,” ucapnya.

Dody menegaskan, pemerintah akan mengutamakan pembangunan infrastruktur darurat guna memastikan konektivitas tetap terjaga, khususnya untuk distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan jembatan sementara di titik-titik kritis.

“Minimal kita buat jembatan sementara dulu supaya arus logistik tidak terganggu. Nanti kalau diperlukan baru kita bangun yang permanen,” kata dia.

Dia menambahkan, tim Kementerian PU telah diterjunkan ke wilayah terdampak, baik di Maluku Utara maupun Gorontalo, guna melakukan asesmen dan percepatan penanganan di lapangan. 

Pemerintah memastikan, langkah cepat ini diambil untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan serta meminimalkan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pascagempa.