Purbaya Belum Tentukan Posisi Baru Heru Pambudi yang Digeser dari Sekjen Kemenkeu
JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan bahwa pergeseran Heru Pambudi dari jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang wajar untuk menjaga performa institusi.
Menurut Purbaya, masa jabatan Heru yang telah menyentuh angka lima tahun menjadi pertimbangan utama dilakukannya rotasi. Ia menilai perlunya pembaruan di posisi strategis tersebut.
"Itu rotasi biasa itu, kan beliau sudah lima tahun di Sekjen, sehingga kita pikir perlu penyegaran sedikit gitu lah," ujar Purbaya usai pelantikan Sekjen Kemenkeu baru, Jumat (27/3/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan Heru Pambudi akan mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Purbaya belum memberikan jawaban pasti. Ia menyebutkan bahwa saat ini mantan Sekjen tersebut masih berada di lingkungan internal Kemenkeu sembari menunggu penempatan yang sesuai.
"Sementara di sini dulu, sambil kita cari posisi yang pas nanti. (Ke DJKN?) Nanti kita lihat," ungkapnya.
Eks Ketua DK LPS ini juga memberikan tanggapan santai saat disinggung mengenai komposisi pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan yang saat ini didominasi oleh laki-laki. Ia mengakui bahwa aspek keberagaman gender menjadi perhatian yang baru disadarinya belakangan ini.
"Ah, itu yang saya baru sadarin kemarin. eselon I kita hampir semuanya cowok. Anda mau ngelamar?" seloroh Menkeu kepada awak media.
Sebelumnya, Robert Leonard Marbun resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang baru pada Jumat (27/3/2026). Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
Robert yang memiliki latar belakang kuat di bidang Hubungan Internasional diharapkan mampu memperkuat posisi Kemenkeu dalam menghadapi tantangan geopolitik global, termasuk menjaga stabilitas energi dan komunikasi kebijakan fiskal kepada publik.









