LPOI Serukan Setop Perang, Dukung Prabowo jadi Mediator

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan agar konflik di Timur Tengah yang terjadi usai Amerika Serikat (AS)-Israel menyerang Iran dihentikan. LPOI juga mendukung Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj pihaknya memandang bahwa konflik bersenjata modern tidak hanya berdampak terbatas pada wilayah perang. Sebab, perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.

"Korban terbesar selalu adalah warga sipil, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan yang kehilangan hak paling mendasar: hak untuk hidup dalam damai dan bermartabat," ujar dia dalam siaran pers dikutip Selasa (3/3/2026).

Ia juga menilai jika dunia tidak membutuhkan eskalasi. Dunia membutuhkan de-eskalasi yang bermartabat. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berpijak pada nurani, bukan dominasi global.

“Bangsa Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar, bahwa ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.’ Amanat tersebut adalah deklarasi universal yang melampaui ruang dan waktu. Ia bukan hanya prinsip domestik, melainkan mandat internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam memperjuangkan keadilan global. Amanat ini adalah kompas moral sekaligus deklarasi internasional yang relevansinya justru semakin mendesak di abad ini," katanya.

Oleh karena itu, Said Aqil menilai Indonesia memiliki peran untuk memainkan diplomasi internasional dengan menciptakan perdamaian dengan wilayah terkait.

“Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memiliki legitimasi historis, kredibilitas moral, dan posisi strategis untuk memainkan peran kepemimpinan global dalam membangun jembatan dialog di tengah polarisasi dunia. Indonesia tidak hanya berkewajiban menjadi pengamat, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan solusi yang adil dan berimbang," sambung dia.

“Perdamaian abadi bukanlah sekadar absennya perang, melainkan hadirnya keadilan. Perdamaian sejati lahir ketika hak-hak dasar manusia dihormati, ketika bangsa-bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa intimidasi, dan ketika hukum internasional ditegakkan tanpa standar ganda," ungkap Said Aqil.

Ia pun menyerukan agar perang harus dihentikan.

“Kami, Asosiasi Ormas Islam Indonesia, menyerukan kepada seluruh komunitas global: hentikan perang. Akhiri penjajahan. Tolak kolonialisme dalam segala wajahnya, baik militer, ekonomi, maupun struktural," tegas dia.

LPOI dengan tegas mendukung inisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah konkret dan strategis dalam diplomasi internasional yang berorientasi pada perdamaian berkeadilan.

Di tengah dinamika global yang sarat tekanan dan kepentingan, Indonesia harus mampu berdiri tegak, tidak boleh tunduk pada kekuatan mana pun, tidak terseret dalam rivalitas blok, dan tidak mengorbankan prinsip demi kompromi pragmatis.

Poin Pernyataan LPOI

• Indonesia harus mampu memimpin diplomasi perdamaian yang proaktif dan berani dengan menginisiasi dialog tingkat tinggi, mendorong gencatan senjata permanen, memperjuangkan koridor kemanusiaan tanpa hambatan, serta menjadi mediator yang kredibel dalam penyelesaian konflik internasional.
• Indonesia harus menolak tunduk pada tekanan atau dominasi kekuatan mana pun dengan menegaskan kedaulatan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, tanpa intervensi, tanpa subordinasi, dan tanpa keberpihakan pada blok kekuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karenanya, memohon dengan hormat untuk meninjau kembali keikutsertaan dalam keanggotaan BOP (Board of Peace) demi kedaulatan NKRI serta kepentingan kedamaian abadi.
• Menegakkan supremasi hukum internasional tanpa standar ganda dengan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta menolak praktik impunitas yang dilegitimasi oleh kepentingan geopolitik.
• Memperkuat keamanan nasional secara terintegrasi dengan menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, keamanan siber, serta diplomasi pertahanan yang strategis dan terukur.
• Mengonsolidasikan solidaritas Global Selatan dengan memperkuat kolaborasi dengan negara-negara berkembang guna menciptakan arsitektur global yang lebih demokratis, inklusif, dan setara.

"Indonesia tidak boleh menjadi penonton dalam pergolakan global. Indonesia harus menjadi penentu arah," tutup Said Aqil.