BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Perkuat Inovasi lewat Policy Brief
JAKARTA, iNews.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi dalam pengambilan kebijakan. Kali ini, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief sebagai instrumen kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Ajakan tersebut disampaikan Yusharto dalam audiensi virtual bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah dari Kantor BSKDN, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dalam paparannya, Yusharto menegaskan bahwa inovasi daerah tidak boleh hanya berhenti sebagai praktik baik (best practice) semata, tetapi harus dilegitimasi menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan. Ia mendefinisikan inovasi sebagai bentuk invensi yang digunakan untuk menjawab tantangan aktual.
"Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah saat ini dan juga mungkin bersifat responsif untuk masa yang akan datang," ungkap Yusharto.
Menurutnya, policy brief berperan vital sebagai jembatan antara temuan riset (invensi) dengan implementasi kebijakan (inovasi). Hal ini memastikan kebijakan tidak lagi diambil berdasarkan intuisi, melainkan data empiris dan bukti ilmiah yang kuat.
Yusharto menekankan, BRIDA Jawa Tengah memiliki mandat besar sebagai motor penggerak fungsi kelitbangan di daerah. BRIDA diharapkan mampu memperbaiki tata kelola riset agar setiap inovasi didukung oleh analisis kebijakan yang matang.
Beberapa poin penting peran BRIDA yang ditekankan antara lain integrasi riset, optimalisasi sumber daya, dan Kebijakan adaptif.
Menuju Indonesia Emas 2045
Penguatan inovasi ini juga dikaitkan dengan target besar nasional menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat persaingan daya saing global yang kian ketat, Yusharto mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri.
“Untuk tetap berada di posisi yang sama, kita harus berlari lebih cepat. Dalam konteks inovasi pemerintahan, kita harus terus melakukan pembaruan dan memperkuat tata kelola,” katanya.
