MK Gugurkan Uji Materi UU Polri gegara Pemohon Tak Hadiri Sidang
JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (1) huruf c serta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Keputusan ini tertuang dalam Ketetapan Nomor 251/PUU-XXIII/2025.
Sidang pengucapan ketetapan tersebut dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Senin (19/1/2026). Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.
Dalam amar ketetapannya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Syamsul Jahidin selaku pemohon dinyatakan gugur.
“Menetapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar ketetapan.
Suhartoyo menjelaskan, Mahkamah telah menerima permohonan yang Syamsul Jahidin. Namun, pemohon tidak menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
MK melalui juru panggil telah menyampaikan surat panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan kepada pemohon melalui aplikasi WhatsApp pada 12 Desember 2025 pukul 16.07 WIB.
Selanjutnya, Mahkamah melakukan konfirmasi kehadiran kepada pemohon pada 16 Desember 2025 pukul 15.39 WIB dan 17.31 WIB, termasuk pemberitahuan perubahan jadwal sidang dari pukul 08.00 WIB menjadi pukul 07.30 WIB.
“Pada 16 Desember 2025 pukul 17.37 WIB, pemohon menyatakan akan hadir pada pukul 07.30 WIB. Namun hingga sidang dibuka dan pemohon dipanggil kembali, yang bersangkutan tidak hadir,” kata Suhartoyo.
Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah tetap melanjutkan persidangan. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan pada 17 Desember 2025, hakim berkesimpulan bahwa ketidakhadiran pemohon tanpa alasan yang sah menunjukkan pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan gugur.
Sebagai informasi, permohonan yang terdaftar dengan Nomor 251/PUU-XXIII/2025 tersebut diajukan oleh Syamsul Jahidin. Pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai pengamanan swakarsa dalam UU Polri, khususnya frasa “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” beserta penjelasannya yang mencantumkan badan usaha di bidang jasa pengamanan serta kewenangan Kapolri dalam pengaturannya.
Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Menurut Pemohon, penjelasan pasal telah memperluas makna norma dalam batang tubuh pasal sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
Selain itu, pemohon berpendapat bahwa norma tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, khususnya terkait pengelolaan badan usaha jasa pengamanan dan kedudukan satpam yang secara yuridis merupakan pekerja swasta.
Pemohon juga menyoroti dampak norma tersebut terhadap profesi satpam, antara lain tingginya biaya pendidikan dan pelatihan, kewajiban perpanjangan kartu tanda anggota, serta belum adanya perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
