Viral Bantuan Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Nggak Ada Seperti Itu!
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait viral kabar pengenaan pajak pada barang bantuan dari luar negeri untuk korban bencana di Sumatra. Kabar ini ramai usai seorang diaspora di Singapura mengeluhkan prosedur tersebut di platform digital.
Purbaya membantah pengenaan pajak tersebut. Sebab, fasilitas pembebasan bea masuk sudah disediakan untuk keperluan penanggulangan bencana.
“Di TikTok tuh ramai katanya orang keuangan, pajak, Bea Cukai segala macam nggak ada hatinya, barang-barang bantuan buat bencana dipajaki juga. Nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu,” kata Purbaya dikutip Jumat (19/12/2025).
Syarat utama pembebasan pajak bantuan, kata Purbaya, adalah pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disertai surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Tinggal lapor saja ke BNPB, kita langsung lepas, gitu kira-kira. Nanti kalau nggak (ada surat rekomendasi), ada yang nyelonong juga tuh mereka masuk,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama menambahkan, fasilitas ini memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Yang pasti pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 69, PMK 04 2012 atas dasar barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana,” jelas Djaka.
Meskipun fasilitas tersebut tersedia, Djaka mengingatkan bahwa kelengkapan dokumen tetap menjadi aspek penting yang harus dipenuhi oleh pengirim atau penerima bantuan.
“Tentunya ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi,” pungkas Djaka.
