Ribka Tjiptaning Dipolisikan Buntut Pernyataan soal Soeharto, Begini Responsnya

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPPP PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut pernyataannya terkait Presiden ke-2 RI Soeharto. Dia menyatakan sikap menolak Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.

Laporan itu dilayangkan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) pada Rabu (12/11/2025) kemarin.

Saat dimintai tangapan, Ribka menyatakan siap menghadapi laporan tersebut. Dia mengklaim banyak keluarga korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru yang siap bersaksi bila laporan itu berlanjut ke pengadilan.

"Masih banyak korban 65, korban Penembakan Misterius (Petrus), Korban Tanjung Priuk, Lampung, Aceh dan Papua, bahkan Timor Leste yang siap bersaksi," ujar Ribka dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/11/2025).

Dia mengatakan negara melalui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Untuk itu, dia mengatakan semua orang bebas berpendapat di negara demokrasi. 

"Pendapat Anda boleh berbeda dengan saya," tegasnya.

Sebelumnya, putri Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto mengatakan pro dan kontra terkait pemberian gelar pahlawan  nasional kepada ayahnya wajar terjadi. Namun, dia meminta agar penyampaian kontra tak dilakukan secara berlebihan.

"Pro-kontra kan macam-macam ya, yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan bapak saya sejak dia muda sampai beliau wafat itu kan perjuangan untuk bangsa dan negara, dan masyarakat Indonesia jadi boleh-boleh saja, tapi jangan ekstrem gitu," kata Tutut di Istana, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan keluarga tidak merasa dendam dengan adanya kontra tersebut. Dia mempersilakan masyarakat untuk menilai jasa Soeharto.

"Untuk yang kontra kami keluarga tidak merasa dendam, kecewa karena kan negara kita kesatuan banyak macam-macamnya, jadi monggo-monggo saja," ungkapnya.