Warga Bareng Pemkot Kompak Cabut Spanduk Penolakan Gereja di Depok

DEPOK, iNews.id - Pemerintah Kota Depok bersama warga mulai mencabuti spanduk-spanduk penolakan pembangunan gereja di Cilodong, Kota Depok, Senin (7/7/2025). Aksi ini menjadi simbol perdamaian dan komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

“Kegiatan ini menandai dimulainya proses penundaan dan pendekatan baru dengan warga,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/7/2025).

Lienda menyebut, pencabutan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yakni warga dan pihak gereja ingin melanjutkan proses dengan semangat musyawarah. 

“Tidak ada pemenang atau pecundang. Yang menang adalah rasa saling menghargai,” ujar Lienda.

Lienda menjelaskan, pencabutan spanduk dilakukan pada Senin (7/7/2025) sekitar pukul 12.30 WIB dan berlangsung tertib, tanpa ada gesekan. Turut hadir perwakilan dari Polsek Sukmajaya, Kemenag Depok, Camat Cilodong, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat.

Pemkot Depok menegaskan, proses pembangunan gereja akan ditunda selama tiga bulan ke depan. Waktu tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan proses sosialisasi dan penyelesaian isu administrasi.

Pemkot juga berkomitmen terus mengawal proses ini hingga tuntas, dengan melibatkan semua pihak secara proporsional dan objektif.

“Kami percaya bahwa pendekatan dialog dan komunikasi terbuka adalah kunci utama membangun kehidupan kota yang rukun dan harmonis,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Kalibaru, Kota Depok, menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan gereja di Jalan Palautan Eres, Cilodong, Depok pada Sabtu (5/7/2025). Aksi penolakan gereja ini viral di media sosial.

Warga membawa spanduk yang berisi pesan menolak keras pembangunan gereja di lingkungannya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kalibaru, Rudi Ardiansyah mengaku dirinya sebagai pemangku jabatan lingkungan tidak pernah diajak bermediasi dengan pihak gereja. 

"Duduk perkaranya yang pertama memang dari awal sudah lama untuk pendiriannya, cuma akan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat, yang pertama," ujar Rudi kepada wartawan.

"Yang kedua kita sebagai pemangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak untuk mediasi juga oleh pihak dari gereja juga. Di mana secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar, tanpa adanya persetujuan dari warga masyarakat juga. Di mana warga masyarakat masih menolak ke pendirian gereja tersebut," tambahnya.

Rudi menepis isu warga Kalibaru intoleran buntut aksi penolakan gereja. Menurutnya, di wilayahnya telah berdiri dua gereja yang berdampingan.