5 Bulan Program Cek Kesehatan Gratis, Partai Perindo Dorong Pemerataan Wilayah dan Gender

JAKARTA, iNews.id – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan sejak 10 Februari 2025 menargetkan 60 juta pemeriksaan pada tahun pertama dengan total anggaran sebesar Rp4,7 triliun dari APBN 2025. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, masif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Namun, berdasarkan data resmi, hingga pertengahan Juni 2025 atau setelah 5 bulan pelaksanaan, capaian peserta baru mencapai 8,2 juta orang atau sekitar 13,6 dari target tahunan. 

Capaian ini menunjukkan adanya tantangan dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pelaksanaan, termasuk penyebaran informasi, kesiapan fasilitas layanan, serta pendekatan berbasis wilayah dan demografi. 

“Ketertinggalan capaian program ini harus menjadi momentum refleksi. Perlu ada perbaikan menyeluruh mulai dari manajemen informasi publik, kesiapan layanan, hingga pendekatan yang lebih relevan kondisi wilayah dan masyarakat,” kata Sri Gusni selaku Ketua DPP Bidang Kesehatan Masyarakat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Hingga saat ini, cakupan tertinggi berasal dari wilayah Indonesia bagian barat, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang menyumbang hampir 60 dari total peserta se-Indonesia. Sebaliknya, wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih sangat rendah. 

Dia menilai, kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang masih tajam dalam akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Selain itu, dilihat dari partisipasi berbasis gender, data menunjukkan partisipasi program masih didominasi perempuan (62,2), sedangkan laki-laki hanya 37,7.  Hal ini mengindikasikan bahwa peran sosial, serta keterbatasan akses berbasis gender masih memengaruhi keterlibatan dalam layanan kesehatan. 

Di Indonesia, gender merupakan determinan penting dalam kesehatan berinteraksi dengan faktor biologis maupun sosial yang memengaruhi risiko dan kerentanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan dan program seperti pemeriksaan kesehatan gratis perlu mempertimbangkan secara serius perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

“Data menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama dari kalangan perempuan yang mendominasi partisipasi. Program ini tentu patut diapresiasi karena telah membuka akses layanan dasar bagi jutaan warga. Namun, ketimpangan wilayah dan kesenjangan partisipasi gender tetap menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” tambah Sri Gusni.

Partai Perindo juga menyoroti proses pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) masih menghadapi sejumlah tantangan penting. Dalam beberapa wilayah masih ditemukan ketidaksesuaian standar layanan baik dari sisi prosedur pemeriksaan, dan keterbatasan alat kesehatan.

Begitu pula ada kendala berupa keterbatasan ketersediaan SDM kesehatan terlatih, yang berdampak pada kualitas layanan. Sebagai contoh, program CKG di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sempat terkendala karena alat pemeriksaan tidak tersedia secara memadai.

Lebih lanjut, hasil temuan sejauh ini mengungkapkan bahwa masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah masalah gigi, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Menyoroti hal ini, Partai Perindo mendorong adanya pendampingan pemberian edukasi upaya pengelolaan gaya hidup sehat serta tindak lanjut yang jelas terhadap hasil pemeriksaan tersebut. 

“Kalau sudah ditemukan masalah seperti tekanan darah tinggi atau kadar gula yang tidak normal, harusnya ada follow-up dari faskes setempat. Program CKG harus dibarengi dengan edukasi dan  pendampingan lanjutan agar dampaknya terasa nyata”, tambah alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat ini.

Selain itu, keberadaan aplikasi Satu Sehat yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem pencatatan dan pelaporan juga belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Hambatan koneksi internet menyebabkan sejumlah hasil pemeriksaan tidak tercatat secara real-time dan berpotensi menghambat tindak lanjut pasien. 

Oleh karena itu, untuk wilayah-wilayah tersebut perlu disediakan opsi layanan langsung di fasilitas kesehatan agar seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan tidak tertinggal. 

“Program berbasis teknologi memang penting, tapi tidak semua wilayah punya akses yang sama. Jangan sampai karena kendala jaringan, yang seharusnya berhak mendapatkan program layanan kesehatan ini malah terabaikan,” tegas Sri Gusni.

Alumni S2 Intervensi Sosial, Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini juga menggarisbawahi, Partai Perindo yang juga dikenal dengan Partai Kita mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan program CKG yang telah berjalan selama 5 bulan terakhir sebagai bagian dari investasi kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. 

Program ini telah membuka akses layanan kesehatan dasar bagi jutaan warga, terutama di wilayah 3T. Namun, agar program ini benar-benar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerataan akses, standarisasi layanan, dan keberlanjutan tindak lanjut harus menjadi prioritas.

"Kami di Partai Perindo mendukung penuh program ini. Tapi keberhasilan tidak hanya diukur dari angka capaian, melainkan dari kualitas dampaknya. Perindo siap menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif bagi pemerintah, agar program ini memberi manfaat nyata dan merata bagi kesehatan masyarakat di Indonesia,” pungkas Sri Gusni.