Rano Karno Mau Bentuk Jakarta Film Commission, Tiru Busan hingga Tokyo

JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mau membentuk Jakarta Film Commission pada 2027. Pembentukan ini sebagai langkah strategis mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema berkelas dunia.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Jakarta Future Festival (JFF) 2025 yang berlangsung di Teater Besar Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (15/6/2025). 

“Hampir semua kota di dunia memiliki film commission. Korea punya di Busan, Hong Kong ada, Tokyo ada, bahkan Belanda juga punya,” kata Rano dalam diskusi bertema Mengembangkan Jakarta sebagai Kota Sinema.

Dia turut membagikan pengalaman saat menghadiri Festival Film Cannes beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, dia bertemu dengan sejumlah penyelenggara festival film yang menyarankan agar Jakarta segera memiliki lembaga film commission sebagai bagian penting dari pembangunan industri perfilman daerah.

“Yang menarik, kemarin kita juga dikunjungi oleh American Motion Picture Association. Ini bukan organisasi sembarangan, mereka adalah penyelenggara Oscar. Mereka datang ke Indonesia, bertemu dan berdiskusi, bahkan menyatakan siap membantu Jakarta dalam membentuk film commission,” ucapnya.

Dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Sektor film ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama.

"Jadi, hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang kita membangun industri film yang kuat di Jakarta,” ujarnya.

Dia menambahkan industri perfilman di Jakarta terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota sinema berskala internasional. 

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung ekosistem perfilman.

“Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema, kami harus merumuskan tata kelola dan kebijakan yang terintegrasi serta berkelanjutan. Selain itu, kami juga perlu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur perfilman,” jelasnya.

Rano juga menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan agar lebih ramah terhadap para kreator film. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi pengembangan sumber daya manusia serta inkubasi talenta lokal, sehingga dapat tumbuh secara optimal. 

Dengan begitu, penyelenggaraan festival film dan kegiatan perfilman lainnya bisa berjalan secara konsisten dan berdampak luas bagi pelaku maupun penikmat film.

“Melalui pertukaran perspektif antara organisasi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan, diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka kerja konkret untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota sinema. Mari kita wujudkan harapan ini agar dapat terealisasi dan melahirkan sineas yang mampu bersaing secara global,” ungkapnya.