BI Singgung Pembentukan Mata Uang Digital untuk Awasi Risiko Kripto
JAKARTA, iNews.id - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menilai Indonesia perlu memiliki mata uang digital sendiri yang diterbitkan oleh bank sentral (central bank digital currency). Hal itu untuk mengawasi risiko dari maraknya kripto.
Uang digital tersebut, kata Perry, dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil karena nilainya dipatok pada aset pendukung yang stabil seperti mata uang fiat atau komoditas.
Adapun sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan dan pengawasan yang jelas terkait mata uang kripto dan stable coin.
“Maraknya uang kripto dan stable coin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, di sinilah perlunya central bank digital currency,” ucap Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11/2025).
Sementara itu, maraknya uang kripto dan stable coin kini tengah menjadi perhatian Bank Indonesia, bahkan Bank Sentral menjadikannya salah satu dari lima faktor yang mendorong ketidakpastian global pada 2026-2027.
Bersamaan dengan ketidakpastian yang muncul akibat kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, tingginya utang pemerintah dan suku bunga acuan bank-bank sentral di negara maju.
Kemudian, ada pula tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama hedge fund.
“Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia, tidak terkecuali perlu merespon dengan kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” ucapnya.
Dari rentetan gejolak global tersebut, menurut Perry, kunci untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan tinggi, kuncinya hanya satu, yaitu sinergi.
“Dengan sinergi itu, InsyaAllah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026-2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia, inflasi terkendali dalam sasaran,” kata Perry.
