Caleg Terpilih 2024 Harus Mundur jika  Ingin Maju Pilkada

JAKARTA, iNews.id  - Calon legislatif yang terpilih dan lolos dalam Pemilu Legislatif 2024 harus mengundurkan diri apabila hendak maju sebagai kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. KPU akan terus mensosialisasikan aturan itu.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya, Jumat (10/5/2024) di Gedung KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Senen Jakarta Pusat.

Awalnya awak media bertanya apakah anggota DPR/DPD/DPRD terpilih dalam Pemilu Legislatif apakah dapat dicalonkan sebagai kepala daerah sebelum dilantik atau harus mundur dulu.

"Kemarin kan sudah disampaikan wacana di KPU RI, bahwa proses tersebut itu kan di undang-undang. Di judicial review terakhir itu Mahkamah Konstitusi menolak gugatan secara keseluruhan. Bahwa calon yang terpilih yang belum dilantik itu harus mengundurkan diri (itu MK menolak)," ujar Dody.

Meskipun demikian, ada permintaan dari MK bahwa Caleg terpilih harus mengundurkan diri apabila hendak maju sebagai Calon Kepala Daerah.

"Namun dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bukan dalam amar putusannya, mengharapkan KPU untuk memberikan persyaratan untuk mengajukan pengunduran diri secara tertulis apabila bersangkutan akan dilantik dan akan menjadi calon kepala daerah pada saat penetapan calon nanti," ujar Dody.

Dody menyebutkan pihaknya menunggu Peraturan dari KPU terkait hal tersebut."Ini tentu kami menunggu dari KPU RI informasinya akan berkonsultasi dengan pembuat undang-undang, karena itu adanya di pertimbangan putusan MK, bukan di amar putusan," pungkas Dody.

Sebelumnya,  Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan jika pejabat eksekutif tidak wajib mundur dari jabatannya. Dia menegaskan kewajiban mundur hanya bagi anggota legislatif.

"Yang wajib mundur adalah Anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota," kata Hasyim dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).

Ia memberikan simulasi terkait pencalonan di Pilkada 2024 ini. Semisal, ada anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan tidak nyaleg pada Pemilu 2024, maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki.

Jika ada Anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 tapi tidak terpilih, maka yang bersangkutan wajib mundur dari jabatan yang sekarang diduduki.

"(Jika) anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 dan terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, dan tidak wajib mundur dari jabatan," ujarnya.