Obligasi Daerah Bisa Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik

Obligasi Daerah Bisa Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik

Terkini | idxchannel | Rabu, 18 November 2026 - 23:10
share

IDXChannel - Obligasi daerah dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penerbitannya pun harus diarahkan untuk menciptakan tambahan investasi produktif, bukan menggantikan anggaran pembangunan yang berkurang.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, menyebut tantangan pembangunan daerah tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Tetapi juga kebutuhan investasi pembangunan yang terus meningkat di tengah tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Agus, Rabu (18/11/2026).

Dia menambahkan, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit terus mengalami peningkatan. Padahal kemampuan APBD untuk membiayai hal tersebut memiliki keterbatasan.

Oleh karenanya, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tersebut tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah. Apalagi penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum.

Meski implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemda, kesinambungan pembayaran kewajiban, serta kepercayaan investor. Oleh karenanya, obligasi daerah perlu diposisikan sebagai instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan, bukan menggantikan anggaran yang berkurang akibat penyesuaian TKD.

“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” kata Agus.

Agus menilai salah satu kunci keberhasilan obligasi daerah adalah kemampuan pemda mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial. Contohnya, seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi tertentu, maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.

Selain mendorong pengembangan obligasi daerah, Agus juga menawarkan gagasan alternatif pembiayaan pembangunan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebab berdasarkan data agregat industri total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

Kekuatan kolektif tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” jelasnya.

Topik Menarik