Ombudsman Terima 8 Laporan terkait Kopdes Merah Putih, Ini Daerah Asalnya

Ombudsman Terima 8 Laporan terkait Kopdes Merah Putih, Ini Daerah Asalnya

Terkini | inews | Rabu, 18 November 2026 - 16:12
share

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia menerima delapan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari jumlah tersebut, enam laporan telah ditutup, sedangkan dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan, laporan tersebut berasal dari sejumlah daerah, yakni Kabupaten Pati, Jawa Tengah; Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Nusa Tenggara Timur (NTT); Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Kampar, Riau; Kabupaten Pohuwato Timur, Gorontalo; serta Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu, terdapat laporan di tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi.

"Terdapat delapan laporan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Lamongan, kemudian juga di tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi, kemudian juga ada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kemudian juga ada Kabupaten Tasikmalaya, dan bahkan ada Kabupaten Kampar, Kabupaten Pahuwato Timur, dan Polewali Mandar," ucap Radian dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, enam laporan telah ditutup karena sejumlah alasan, mulai dari adanya penyelesaian dan pelaksanaan tindakan korektif hingga tidak terpenuhinya persyaratan atau tidak ditemukannya dugaan maladministrasi.

"Penutupan laporan sekali lagi dilakukan karena telah memperoleh penyelesaian, telah dilaksanakan tindakan korektif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan adanya dugaan maladministrasi," kata dia.

Selain menerima laporan, Ombudsman juga mencatat tiga konsultasi masyarakat terkait pelaksanaan KDKMP. Konsultasi pertama membahas penunjukan koperasi KDKMP di Kabupaten Mamuju pada 2025.

Konsultasi kedua berkaitan dengan proses seleksi calon Project Management Officer (PMO) KDKMP. Sementara konsultasi ketiga menyangkut kendala teknis dalam proses seleksi PMO pada tahun yang sama.

"Sementara, jika kemudian kita lihat dari konsultasi masyarakat, ini juga terdapat tiga konsultasi masyarakat, yaitu mengenai penunjukan koperasi KDKMP di Kabupaten Mamuju, ini pada tahun 2025. Dan yang kedua, konsultasi masyarakat ini juga terkait mengenai proses seleksi calon Project Management Officer KDKMP, itu juga pada tahun 2025. Dan yang ketiga, kendala teknis dalam seleksi Project Management Officer pada KDKMP, sama di tahun 2025," ucapnya. 

Topik Menarik