KPK Selidiki Aliran Dana Kickback dari Perusahaan Swasta untuk Oknum BNPB

KPK Selidiki Aliran Dana Kickback dari Perusahaan Swasta untuk Oknum BNPB

Terkini | idxchannel | Rabu, 18 November 2026 - 09:34
share

IDXChannel—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang kickback dari perusahaan swasta kepada oknum pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu perusahaan terduga dalam kasus proyek pengadaan ini adalah PT Indo Artha Multitek.

Dugaan aliran uang kickback tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan. Penyidik mengorek keterangan Nyanyang terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Nyanyang dan sejumlah saksi swasta lainnya berkaitan dengan proses pengadaan hingga dugaan pemberian uang kepada oknum di lingkungan BNPB.

"Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).

Selain Nyanyang, KPK turut memeriksa pihak swasta, Haedar Taher; Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer (WO), Elfi Dwi Agustin; Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan sejumlah pihak swasta ini menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB. Penyidik mendalami apakah terdapat pemberian keuntungan kepada oknum pejabat sebagai imbalan atas proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan tersebut.

Sekadar informasi, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. KPK mengamankan 15 orang dalam OTT tersebut. Sehari kemudian, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan pengadaan dan penerimaan suap dari pihak swasta.

Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS) selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP selama periode 2024-2026.

KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Total nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar, terdiri atas Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

Penyidik juga menduga hasil pengadaan tersebut dimanfaatkan Bima untuk kepentingan pribadi. Salah satunya melalui pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE), perusahaan yang terafiliasi dengan Bima.

PT AVE diketahui memiliki 150,4 juta lembar saham atau setara dengan 1,07 persen kepemilikan di PT MDLA. Nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.

Sementara pada klaster kedua, KPK mengusut dugaan permintaan fee kepada pihak swasta untuk mendapatkan paket pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB pada 2026.

Tenaga ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga (RIC), diduga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa. Richard disinyalir menerima uang Rp2,38 miliar dari Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS), Gery Prasetiawan (GER), melalui perantara selama periode Januari-September 2026.

Gery juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Tak hanya itu, Gabriel diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD7.500, SGD9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian penerimaan tersebut diduga berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.

KPK masih terus menelusuri aliran uang dari proyek pengadaan BNPB, termasuk mendalami dugaan kickback dari perusahaan swasta kepada oknum pejabat.

(Nadya Kurnia)

Topik Menarik