Heboh Tambang di Sekitar Ujung Kulon, ESDM Tegaskan Belum Keluarkan Satu Pun Izin
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, penetapan WUP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten tidak mencakup kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.
Dia juga memastikan pemerintah belum mengeluarkan satu pun izin tambang, baik di kawasan TNUK maupun perairan laut di sekitarnya.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dwi, penetapan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK sebagai WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral nasional. Namun, penetapan tersebut tidak otomatis memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Penetapan WUP Ujung Kulon Sejak 2013
Dwi menjelaskan, proses penetapan wilayah pertambangan di perairan Banten telah berlangsung sejak 2013. Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk kawasan perairan laut Banten.
Namun, usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Selanjutnya, sebagian wilayah perairan sekitar TNUK masuk dalam WUP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Sekjen PBB Antonio Guterres Kunjungi RI, Bahas Perdamaian Dunia hingga Kerja Sama Multilateral
Ketentuan tersebut kemudian ditetapkan kembali melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus perbaikan terhadap sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Dwi menambahkan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
ESDM Tegaskan Ada Syarat Ketat Penerbitan Izin Tambang
Meski sebagian perairan sekitar TNUK masuk dalam WUP, pemerintah tetap menetapkan sejumlah persyaratan sebelum kegiatan pertambangan dapat dilakukan.
Dwi menyebut penerbitan IUP harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dengan demikian, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak serta-merta membuat kawasan tersebut bisa langsung ditambang.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," ujarnya.
ESDM menyatakan akan memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga menegaskan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan konservasi tetap menjadi perhatian.










