PM Malaysia Umumkan Upaya Tekan Kenaikan Biaya Hidup, Kuota BBM Subsidi Kembali Ditambah

IDXChannel - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Minggu (30/8/2026) membeberkan langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dan mendukung dunia usaha di negaranya, termasuk mengembalikan kuota pembelian bensin dan diesel bersubsidi ke tingkat yang lebih tinggi, serta menambah pendanaan bagi sekolah dan pedagang kecil.

“Langkah-langkah tersebut diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 September 2026,” ujar Anwar dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (30/8/2026).

"Pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada rakyat," sambungnya.

Anwar menghadapi tekanan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, meskipun kinerja ekonomi Malaysia melampaui sebagian besar negara tetangganya di kawasan ini. Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut tumbuh 6 persen pada kuartal kedua tahun ini, melampaui proyeksi resmi.

Anwar mengatakan pemerintah akan mengembalikan kuota pembelian bahan bakar kendaraan RON95 bagi warga Malaysia menjadi 300 liter per bulan, setelah sebelumnya sempat dikurangi menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini akibat lonjakan harga minyak mentah global.

"Kuota pembelian diesel untuk kategori pengguna tertentu juga akan dinaikkan menjadi 400 liter per bulan," ujarnya.

Anwar mengatakan program kecerdasan buatan (AI) pemerintah akan dibuka bagi warga Malaysia berusia antara 18 hingga 30 tahun, yang mencakup akses gratis ke beberapa aplikasi utama seperti Google Gemini Enterprise serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud (China).

Ia juga mengumumkan peningkatan dana untuk pemeliharaan sekolah, perbaikan sistem kesehatan digital, dan fasilitas pembiayaan mikro bagi usaha kecil. Ia menyatakan pemerintah akan menaikkan ambang batas pendapatan bagi perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban penerapan e-faktur (e-invoicing) menjadi 3 juta ringgit per tahun.

“Dana apa pun yang disita atau dirampas melalui proses hukum anti-korupsi akan disalurkan untuk program-program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.

Koalisi Anwar menghadapi penurunan dukungan akibat apa yang disebut para kritikus sebagai kegagalan dalam mewujudkan reformasi yang dijanjikan serta penanganan yang keliru terhadap beberapa kasus korupsi besar. Koalisi tersebut telah mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan daerah berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir.

Pemilihan tingkat negara bagian tersebut secara luas dipandang sebagai indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum yang harus diselenggarakan paling lambat awal 2028. Anwar mengatakan ia mungkin akan menyerukan pemilihan umum lebih awal (snap polls) jika perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar. (Febrina Ratna Iskana)