Kredit Menganggur Masih Rp2.490 Triliun, BI Optimistis Pembiayaan Tumbuh
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas kredit yang telah disediakan perbankan namun belum dimanfaatkan debitur (undisbursed loan) masih mencapai Rp2.490 triliun hingga Juni 2026.
Nilai tersebut setara 21,52 persen dari total plafon kredit yang telah disediakan bank.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, besarnya kredit yang belum ditarik tersebut menjadi salah satu penopang prospek pertumbuhan kredit pada tahun ini karena masih tersedia ruang yang besar bagi dunia usaha untuk meningkatkan pembiayaan.
"Prospek ini didukung potensi dari sisi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari plafon kredit yang tersedia sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/7/2026).
Selain didukung potensi permintaan pembiayaan, Perry menilai prospek pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai.
Menurutnya, minat perbankan untuk menyalurkan kredit (lending appetite) tetap longgar, seiring pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih kuat.
"Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi yaitu mencapai sebesar 10,21 persen (year on year)," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan kredit pada 2026 di kisaran 8-12 persen.
Bank sentral juga berharap perkembangan suku bunga perbankan semakin mendukung ekspansi kredit, termasuk melalui publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing penyaluran pembiayaan.
Untuk memperkuat pembiayaan kepada sektor riil, BI terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial, salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Insentif tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
(DESI ANGRIANI)
