KSPI Sebut Potensi PHK Masih Mengintai, Harga Bahan Bakar dan Relokasi Pabrik Jadi Pemicu
IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi pabrik oleh perusahaan multinasional.
Iqbal mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta.
"Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).
Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.
"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.
"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya yang dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.
Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.
"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab kenaikan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.
Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.
"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," jelasnya.
(Nadya Kurnia)
