Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim, Dunia Usaha Diajak Berpartisipasi Aktif
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Melalui kegiatan ini, BPS mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dengan ditandai pemukulan gendang, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur resmi dimulai di Gedung Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis malam (25/6/2026).
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Sensus Ekonomi akan menjadi kompas pembangunan dan arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur di masa mendatang,” ujar dia.
Untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS telah menerjunkan lebih dari 3.000 petugas di seluruh Kalimantan Timur yang akan bertugas hingga 31 Agustus 2026.
BPS menargetkan dua indikator utama keberhasilan yaitu seluruh unit usaha dapat terdata seratus persen dan data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun dunia usaha. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.
Sementara itu, Ketua Kadin Kalimantan Timur Putri Amanda Nurramadhani menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dan dunia usaha menyusun program yang lebih tepat sasaran, baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha di Kalimantan Timur.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi dunia usaha di Kalimantan Timur.
Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, peningkatan investasi, serta penguatan perekonomian daerah dan nasional secara berkelanjutan.
(NIA DEVIYANA)
