Bank Dunia Ramal Defisit APBN 2,8 Persen di 2027 Akibat Beban Subsidi Energi dan Program Prioritas

IDXChannel - Fleksibilitas ruang fiskal Indonesia dilaporkan kian menyempit di tengah melonjaknya kebutuhan pendanaan untuk mengeksekusi berbagai program prioritas nasional serta tingginya beban belanja subsidi akibat gejolak harga energi di pasar global.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan tertahan di angka 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2026 hingga 2027, sebelum diprediksi melunak tipis ke level 2,7 persen pada 2028.

Menurut analisis Bank Dunia, kombinasi antara tebalnya alokasi anggaran subsidi energi dan realisasi program-program strategis berskala besar menjadi jangkar utama yang menekan postur keuangan negara.

"Defisit diperkirakan tetap tinggi pada 2,8 persen dari PDB pada 2026, mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan program prioritas berskala besar," tulis Bank Dunia dalam laporan resminya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Lembaga keuangan internasional tersebut mencerminkan bahwa pos pengeluaran atau konsumsi pemerintah masih memegang peranan krusial sebagai dinamo penggerak pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pekatnya ketidakpastian iklim usaha global. 

Meski demikian, tingginya ketergantungan struktur ekonomi terhadap belanja APBN ini menyimpan bom waktu yang cukup riskan bagi ketahanan fiskal jangka panjang.

Bank Dunia memproyeksikan konsumsi pemerintah akan bergerak semakin kuat seiring berjalannya berbagai program kerja prioritas. Di saat yang sama, lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi besar memicu pembengkakan nilai subsidi energi, yang pada akhirnya memangkas ruang gerak finansial yang dimiliki pemerintah.

"Ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang diatur undang-undang," kata Bank Dunia dalam nota analisisnya.

Meski dibayangi awan kelabu dari sisi pengeluaran, Bank Dunia masih melihat adanya titik cerah dari lini penerimaan negara yang diperkirakan akan mulai merangkak naik dalam beberapa tahun ke depan. Tren pemulihan ini didorong oleh tuntasnya penyelesaian tunggakan restitusi pajak serta mulai berjalannya efektivitas reformasi tata kelola administrasi perpajakan nasional.

Selain dari sektor pajak, kantong bendahara negara juga akan mendapat pasokan segar jangka pendek berkat tingginya harga jual sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia di pasar internasional, seperti batu bara, gas alam cair (LNG), nikel, emas, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Kenaikan harga komoditas ini ditaksir mampu menyumbang tambahan penerimaan sekitar 0,4 persen terhadap PDB, sehingga dapat mengompensasi sebagian tekanan fiskal.

Di sisi lain, tata kelola utang pemerintah diprediksi akan menghadapi tantangan pembiayaan yang lebih berat. Rasio pembayaran bunga utang terhadap total pendapatan negara diproyeksikan merangkak naik secara bertahap dari level 18,7 persen pada tahun 2025 menuju angka 19,2 persen pada tahun 2028.

Kemenkeu juga diperkirakan masih harus menanggung defisit primer dengan rata-rata berada di level 0,4 persen dari PDB sepanjang periode 2026–2028, yang berisiko memicu kenaikan volume utang negara secara gradual.

Bank Dunia memberikan catatan kritis bahwa skema pemberian subsidi yang bersifat luas atau tidak tepat sasaran memang manjur untuk memayungi daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Namun secara jangka panjang, kebijakan tersebut justru berisiko menguras likuiditas fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membiayai investasi publik, program perlindungan sosial yang berbasis data akurat, serta reformasi struktural demi mendongkrak produktivitas ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)