James Riady: Rusun Subsidi Meikarta Jadi Solusi Penting bagi Para Pekerja Kawasan Industri

IDXChannel - CEO Lippo Group James Riady menginginkan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta lekas rampung.

Menurutnya, lahan rusun subsidi di bekas lahan yang bekas proyek mangkrak korporasi itu dapat menjadi solusi untuk pekerja pabrik di sekitaran kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal demikian disampaikan James saat menengok langsung progres pembangunan rusun subsidi di Meikarta bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Meikarta, Cikarang, Selasa (26/5/2026).

"Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 50 persen industri di Indonesia berada di sekitar sini dengan ribuan pabrik,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting bagi para pekerja di kawasan industri tersebut. “Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya, sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien,” ujar James.

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan, pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai jadwal rencana. Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian ground breaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai di Agustus 2028.

Ara menekankan pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta. “Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja,” ujar Ara.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

"Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” katanya.

Progres terbaru saat ini, pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile. Ara menitiberatkan percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas dan aturan yang berlaku.

"Posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan,” ujar Ara.

(Dhera Arizona)