Jelang Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Perpanjang Program SPHP Beras hingga Akhir Februari 2026
IDXChannel — Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, pemerintah memastikan intervensi pasar beras terus berjalan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang kembali program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga akhir Februari 2026 guna menekan gejolak harga di tingkat konsumen, seiring dengan kuatnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Program SPHP beras sendiri merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun 2025 yang sebelumnya dapat dijalankan di awal 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) oleh Bapanas.
“Sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, SPHP beras penting untuk terus dilanjutkan. Stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini paling tinggi, jadi intervensi ke pasaran seperti ini bisa untuk menekan harga beras. Ini juga agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang baik dan wajar,” kata Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Maino menyampaikan perpanjangan hingga akhir Februari diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perum Bulog bersama pemangku kepentingan di daerah.
“Untuk perpanjangan sampai akhir Februari, kami mendorong Bulog di daerah-daerah untuk mengoptimalkan penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah dan kanal lainnya. Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang sedang turun ke daerah juga kami minta untuk bantu percepatan SPHP beras,” tutur dia.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat mencapai 902,7 ribu ton. Angka tersebut masih merupakan bagian dari perpanjangan program SPHP beras tahun 2025.
Pemerintah berharap hingga akhir Februari, Perum Bulog dapat semakin menggenjot penyaluran beras SPHP ke masyarakat, terutama menjelang dimulainya HBKN Ramadan pada pertengahan Februari.
Dalam warkat Bapanas, Perum Bulog diminta untuk memaksimalkan penjualan tonase melalui berbagai kanal yang telah ditetapkan. Penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kota, serta swalayan atau ritel modern.
Di sisi lain, program SPHP beras tahun 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026.
Namun demikian, masih diperlukan proses administrasi pemindahan ABT ke dalam anggaran Bapanas, sehingga pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 diperkirakan baru dapat dimulai pada Maret mendatang.
Adapun nilai ABT SPHP beras 2026 yang telah disetujui sebesar Rp4,97 triliun, yang ekuivalen dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat. Dengan dukungan tersebut, Bapanas bersama Perum Bulog diharapkan dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan program SPHP beras tanpa jeda.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog dalam mengoptimalkan penugasan SPHP beras yang diemban guna menjaga kesinambungan pasokan di pasar.
“Terkait upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen, kami laporkan per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 902.748 ton atau setara dengan 60,18 persen dari target tahunan,” ujar Dirut Rizal.
“Dapat kami sampaikan bahwa penyaluran di bulan Januari ini merupakan kelanjutan dari pemenuhan target 2025 sembari menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional di tahun 2026. Ini untuk menjaga kesinambungan pasokan di pasar-pasar tradisional maupun retail modern melalui 37.040 mitra distribusi kami,” tutur Rizal.
Lebih lanjut, program SPHP beras turut berkontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi, khususnya inflasi beras. Pada Januari 2026, inflasi beras tercatat sebesar 0,16 persen, menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir menjelang HBKN Ramadan.
Sebagai perbandingan, inflasi beras pada Februari 2022 yang merupakan sebulan sebelum Ramadan tercatat sebesar 2,63 persen. Angka tersebut meningkat pada Februari 2024 menjadi 5,32 persen, sementara pada Februari 2025 berada di level relatif rendah sebesar 0,26 persen.
Pemerintah optimistis pengendalian harga beras dapat terus dijaga melalui sinergi antara pemerintah, Perum Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan pangan.
(kunthi fahmar sandy)
